Berita

Koordinator Tim Pakar dan Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito/Net

Politik

Omicron Jadi 8 Kasus, Pemerintah Perketat Pintu Masuk Negara

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 18:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring bertambahnya kasus positif varian Omicron di Indonesia menjadi 8 kasus, pemerintah memperketat gerbang perbatasan. Mulai dari udara, darat, hingga laut.

Demikian ditegaskan Koordinator Tim Pakar dan Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito saat jumpa pers virtual, pada Kamis (23/12).

"Meninjau hal tersebut, maka pemerintah akan semakin memperketat di pintu masuk negara. Baik masuk pintu darat, laut, maupun udara," tegasnya.


Wiku mengurai, berdasarkan hasil whole genome squancing yang dilakukan Satgas Covid-19, pekan ini mencatatkan 3 kasus positif Omicron baru di Indonesia. Tiga kasus ini berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri.

"Yaitu 1 WNI dengan asal kedatangan dari Malaysia, dan 2 WNI asal kedatangan dari Kongo. Sehingga sampai dengan hari ini terdapat 8 kasus positif harian Omicron tersebut," urainya.

Wiku menambahkan, seluruh kasus Omicron yang terjaring saat ini ditemukan dari pelaku perjalanan luar negeri yang masuk melalui pintu udara.

Namun begitu, pemerintah akan memperketat upaya testing dan tracing pada seluruh pintu kedatangan. Mengingat, positivity rate kedatangan di pintu laut dan darat yang lebih tinggi 10 kali lipat daripada di pintu masuk udara.

"Dengan rincian per 12 hingga 18 Desember positivity rate di udara sebesar 0,48 persen, di pintu laut 5,41 persen dan di pintu darat 1,3 persen," pungkasnya. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya