Berita

Politikus PKS, Bukhori Yusuf/Ist

Politik

Geram Pengungsian Semeru Jadi Lokasi Syuting Sinetron, Politikus PKS: Sangat Tidak Etis!

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 11:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru menjadi lokasi syuting sinetron membuat geram anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Hal itu dinilai tidak etis. Bukhori meminta setiap pihak menunjukkan empati terhadap korban bencana.

“Sudah sepatutnya kita berempati terhadap semua korban bencana, khususnya korban terdampak erupsi Semeru di Lumajang. Sangat tidak etis di tengah suasana batin masyarakat yang sedang berkabung karena kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, mata pencaharian, namun didapati ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup keuntungan material,” ucap Bukhori di Jakarta, Kamis (23/12).

Politikus PKS itu menegaskan, tindakan mengeksploitasi bencana untuk kepentingan materi adalah hal yang tidak bisa diterima oleh nurani maupun akal sehat publik.


Walaupun pihak Production House (PH) berdalih syuting di tempat tersebut sebagai wujud dukungan moral bagi korban dan mengaku telah memperoleh izin dari pemerintah daerah, namun itu bukan tindakan yang tepat secara moral karena dapat menyakiti perasaan korban maupun pihak yang bersimpati.

“Syuting di tempat itu sama sekali tidak dibenarkan karena tidak mencerminkan empati, apalagi menjadi solusi bagi korban. Sebaliknya, tindakan itu bahkan bisa disebut eksploitasi bencana untuk kepentingan materi semata. Padahal agama dan budaya kita mengajarkan untuk saling berempati dan bahu membahu dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa siapapun,” paparnya.    

Anggota DPR yang bermitra dengan BNPB itu menambahkan, jika benar pengakuan pihak Production House bahwa pihaknya telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, maka otoritas setempat perlu menyampaikan klarifikasi kepada publik yang terlanjur geram dengan kegiatan syuting tersebut.

“Publik tidak hanya menyorot kontroversi dari kegiatan syuting tersebut, tetapi juga mempertanyakan bagaimana bisa mereka melakukan itu jika tanpa seizin pemerintah setempat. Jika pengakuan itu terbukti benar, lalu apalagi yang bisa diharapkan kepada pemerintah yang telah kehilangan sense of crisis?” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya