Berita

Politikus PKS, Bukhori Yusuf/Ist

Politik

Geram Pengungsian Semeru Jadi Lokasi Syuting Sinetron, Politikus PKS: Sangat Tidak Etis!

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 11:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru menjadi lokasi syuting sinetron membuat geram anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Hal itu dinilai tidak etis. Bukhori meminta setiap pihak menunjukkan empati terhadap korban bencana.

“Sudah sepatutnya kita berempati terhadap semua korban bencana, khususnya korban terdampak erupsi Semeru di Lumajang. Sangat tidak etis di tengah suasana batin masyarakat yang sedang berkabung karena kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, mata pencaharian, namun didapati ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup keuntungan material,” ucap Bukhori di Jakarta, Kamis (23/12).

Politikus PKS itu menegaskan, tindakan mengeksploitasi bencana untuk kepentingan materi adalah hal yang tidak bisa diterima oleh nurani maupun akal sehat publik.


Walaupun pihak Production House (PH) berdalih syuting di tempat tersebut sebagai wujud dukungan moral bagi korban dan mengaku telah memperoleh izin dari pemerintah daerah, namun itu bukan tindakan yang tepat secara moral karena dapat menyakiti perasaan korban maupun pihak yang bersimpati.

“Syuting di tempat itu sama sekali tidak dibenarkan karena tidak mencerminkan empati, apalagi menjadi solusi bagi korban. Sebaliknya, tindakan itu bahkan bisa disebut eksploitasi bencana untuk kepentingan materi semata. Padahal agama dan budaya kita mengajarkan untuk saling berempati dan bahu membahu dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa siapapun,” paparnya.    

Anggota DPR yang bermitra dengan BNPB itu menambahkan, jika benar pengakuan pihak Production House bahwa pihaknya telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, maka otoritas setempat perlu menyampaikan klarifikasi kepada publik yang terlanjur geram dengan kegiatan syuting tersebut.

“Publik tidak hanya menyorot kontroversi dari kegiatan syuting tersebut, tetapi juga mempertanyakan bagaimana bisa mereka melakukan itu jika tanpa seizin pemerintah setempat. Jika pengakuan itu terbukti benar, lalu apalagi yang bisa diharapkan kepada pemerintah yang telah kehilangan sense of crisis?” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya