Berita

Politikus PKS, Bukhori Yusuf/Ist

Politik

Geram Pengungsian Semeru Jadi Lokasi Syuting Sinetron, Politikus PKS: Sangat Tidak Etis!

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 11:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru menjadi lokasi syuting sinetron membuat geram anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Hal itu dinilai tidak etis. Bukhori meminta setiap pihak menunjukkan empati terhadap korban bencana.

“Sudah sepatutnya kita berempati terhadap semua korban bencana, khususnya korban terdampak erupsi Semeru di Lumajang. Sangat tidak etis di tengah suasana batin masyarakat yang sedang berkabung karena kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, mata pencaharian, namun didapati ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup keuntungan material,” ucap Bukhori di Jakarta, Kamis (23/12).

Politikus PKS itu menegaskan, tindakan mengeksploitasi bencana untuk kepentingan materi adalah hal yang tidak bisa diterima oleh nurani maupun akal sehat publik.

Walaupun pihak Production House (PH) berdalih syuting di tempat tersebut sebagai wujud dukungan moral bagi korban dan mengaku telah memperoleh izin dari pemerintah daerah, namun itu bukan tindakan yang tepat secara moral karena dapat menyakiti perasaan korban maupun pihak yang bersimpati.

“Syuting di tempat itu sama sekali tidak dibenarkan karena tidak mencerminkan empati, apalagi menjadi solusi bagi korban. Sebaliknya, tindakan itu bahkan bisa disebut eksploitasi bencana untuk kepentingan materi semata. Padahal agama dan budaya kita mengajarkan untuk saling berempati dan bahu membahu dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa siapapun,” paparnya.    

Anggota DPR yang bermitra dengan BNPB itu menambahkan, jika benar pengakuan pihak Production House bahwa pihaknya telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, maka otoritas setempat perlu menyampaikan klarifikasi kepada publik yang terlanjur geram dengan kegiatan syuting tersebut.

“Publik tidak hanya menyorot kontroversi dari kegiatan syuting tersebut, tetapi juga mempertanyakan bagaimana bisa mereka melakukan itu jika tanpa seizin pemerintah setempat. Jika pengakuan itu terbukti benar, lalu apalagi yang bisa diharapkan kepada pemerintah yang telah kehilangan sense of crisis?” pungkasnya.

Populer

Demo di KPK, GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono

Jumat, 20 September 2024 | 16:22

Mantan Menpora Hayono Isman Teriak Tanah Keluarganya Diserobot

Jumat, 20 September 2024 | 07:04

KPK Ngawur Sebut Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp90 Juta

Rabu, 18 September 2024 | 14:21

Kaesang Kucing-kucingan Pulang ke Indonesia Naik Singapore Airlines

Rabu, 18 September 2024 | 16:24

Fufufafa Diduga Hina Nabi Muhammad, Pegiat Medsos: Orang Ini Pikirannya Kosong

Rabu, 18 September 2024 | 14:02

Kaesang Bukan Nebeng Private Jet Gang Ye, Tapi Pinjam

Rabu, 18 September 2024 | 03:13

Diungkap Roy Suryo, Fufufafa Rajin Akses Situs Porno Lokal dan Mancanegara

Senin, 16 September 2024 | 07:44

UPDATE

Pemindahan IKN Diklaim Disetujui Rakyat, Prabowo Harus Melanjutkan

Kamis, 26 September 2024 | 23:57

Astrid Nadya Kembali Terpilih sebagai Presiden OIC Youth Indonesia

Kamis, 26 September 2024 | 23:44

Kapolri Dorong Korlantas Terus Berinovasi

Kamis, 26 September 2024 | 23:21

Pasangan RIDO Bakal Berdayakan Pensiunan ASN untuk Menghijaukan Jakarta

Kamis, 26 September 2024 | 22:47

Peserta Pilgub Sumut Agar Adu Gagasan, Bukan ‘Gas-Gasan’

Kamis, 26 September 2024 | 22:21

Punya Empat Lawan, Elektabilitas Agung-Markarius Sudah di Atas 50 Persen

Kamis, 26 September 2024 | 22:20

KPK Cekal 3 Tersangka Suap IUP Kaltim

Kamis, 26 September 2024 | 22:07

Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Dugaan Korupsi PT Angkasa Pura II Kuala Namu

Kamis, 26 September 2024 | 21:55

Lewat Hilirisasi, Jokowi Dinilai Sukses Jaga Stabilitas Ekonomi

Kamis, 26 September 2024 | 21:46

Pernah Tempati Asrama Muhammadiyah, Aktivis Ciputat Ini Kini Dilantik jadi Anggota DPRD Labura

Kamis, 26 September 2024 | 21:44

Selengkapnya