Indonesia Perlu Meredefinisi Ulang Tujuan Diplomasi, Kuasai Pasar China

Pemerintah China mengancam seluruh negara-negara yang berada di dekat Perairan Natuna Utara dengan menebar beberapa material militer untuk mengklaim wilayah tersebut. Padahal, secara terang-terangan PBB telah mengeluarkan UNCLOS 82.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Prodi Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Tatok Sudiarto menyampaikan, adanya perseteruan tersebut lantaran perspektif China mengenai hukum kelautan yang berlaku berbeda.

"Ada perbedaan perspektif jika masuk pada pembahasan soal Natuna. China tidak mengakui UNCLOS 82 tetapi hanya mengakui garis 9 dashline, membuat China harus bersengketa dengan negara-negara yang berbatasan dengan laut Natuna Utara," ucap Tatok dalam acara diskusi virtual bertemakan Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI, Selasa malam (21/12).

Dari sisi itu, kata Tatok, ada beberapa indikator yang harus dikejar pemerintah. Yaitu mengubah diplomasi yang dilakukan Indonesia. Contohnya, bagaimana sikap Indonesia bisa merebut pasar China di negara-negara yang selama ini kurang dihiraukan, karena untuk masuk ke sana membutuhkan cost tidak sedikit.

"Namun sekarang, Indonesia harus mampu merebut pasar di negara-negara tersebut. Terutama untuk produk yang berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi digital," tuturnya.

Menurutnya, pada kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini pemerintah perlu mengatur ulang tujuan dari diplomasi Indonesia dengan forum luar negeri.

"Pandemi membuat kita harus meredefinisi ulang tujuan bahwa penguatan-penguatan ke dalam adalah source yang bagus sebagai modal diplomasi Indonesia ke luarnegeri. 17 SDG’s yang diperjuangkan oleh global society merupakan bahan bagus," katanya.

"Penyesuaian di dalam negeri juga harus dilakukan. Bukan menjadi masyarakat yang tersertifikasi global, tetapi pebaian-perbaikan yang diharapkan baik untuk kemanusiaan dan perkembangan untuk bisa bersahabat dengan negara perlu terus dibina," tutupnya.