Berita

Ketua Prodi Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Tatok Sudiarto/Net

Politik

Indonesia Perlu Meredefinisi Ulang Tujuan Diplomasi, Kuasai Pasar China

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 00:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah China mengancam seluruh negara-negara yang berada di dekat Perairan Natuna Utara dengan menebar beberapa material militer untuk mengklaim wilayah tersebut. Padahal, secara terang-terangan PBB telah mengeluarkan UNCLOS 82.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Prodi Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Tatok Sudiarto menyampaikan, adanya perseteruan tersebut lantaran perspektif China mengenai hukum kelautan yang berlaku berbeda.

"Ada perbedaan perspektif jika masuk pada pembahasan soal Natuna. China tidak mengakui UNCLOS 82 tetapi hanya mengakui garis 9 dashline, membuat China harus bersengketa dengan negara-negara yang berbatasan dengan laut Natuna Utara," ucap Tatok dalam acara diskusi virtual bertemakan Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI, Selasa malam (21/12).


Dari sisi itu, kata Tatok, ada beberapa indikator yang harus dikejar pemerintah. Yaitu mengubah diplomasi yang dilakukan Indonesia. Contohnya, bagaimana sikap Indonesia bisa merebut pasar China di negara-negara yang selama ini kurang dihiraukan, karena untuk masuk ke sana membutuhkan cost tidak sedikit.

"Namun sekarang, Indonesia harus mampu merebut pasar di negara-negara tersebut. Terutama untuk produk yang berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi digital," tuturnya.

Menurutnya, pada kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini pemerintah perlu mengatur ulang tujuan dari diplomasi Indonesia dengan forum luar negeri.

"Pandemi membuat kita harus meredefinisi ulang tujuan bahwa penguatan-penguatan ke dalam adalah source yang bagus sebagai modal diplomasi Indonesia ke luarnegeri. 17 SDG’s yang diperjuangkan oleh global society merupakan bahan bagus," katanya.

"Penyesuaian di dalam negeri juga harus dilakukan. Bukan menjadi masyarakat yang tersertifikasi global, tetapi pebaian-perbaikan yang diharapkan baik untuk kemanusiaan dan perkembangan untuk bisa bersahabat dengan negara perlu terus dibina," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya