Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB Gelontorkan Rp 85 Miliar ke Kantong Taliban Demi Jaminan Keselamatan 3.500 Personelnya

RABU, 22 DESEMBER 2021 | 23:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dilaporkan telah mengajukan proposal dana hampir 6 juta dolar AS atau setara dengan Rp 85 miliar kepada Taliban untuk jaminan keamanan fasilitas organisasi tersebut di Afghanistan.

Hal itu diungkap dalam laporan Reuters pada Rabu (22/12), dengan merujuk pada dokumen PBB dan sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Dijelaskan, dana tersebut akan diberikan PBB kepada Kementerian Dalam Negeri Afghanistan yang saat ini dikelola oleh Taliban. Kementerian tersebut dipimpin oleh Sirajuddin Haqqani yang merupakan orang paling dicari oleh FBI.


Dana sendiri diusulkan akan dibayarkan pada tahun depan. Sebagian besar dana ditujukan untuk subsidi upah bulanan para pejuang Taliban yang menjaga fasilitas PBB. Selain itu, dana akan digunakan untuk tunjangan makanan bulanan mereka.

Pemberian jaminan keamanan itu dikatakan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintahan Ashraf Ghani yang digulingkan pada pertengahan Agustus lalu.

"PBB memiliki tugas sebagai pemberi kerja untuk memperkuat, dan jika perlu, menambah kapasitas negara tuan rumah dalam keadaan di mana personel PBB bekerja di daerah yang tidak aman," kata wakil jurubicara PBB Farhan Haq menanggapi laporan tersebut.

Sementara itu, beberapa ahli menyoroti kemungkinan pelanggaran sanksi yang diberlakukan oleh AS dan PBB terhadap Taliban dan para pemimpin mereka. Sejumlah ahli juga mengaku khawatir jika dana tersebut dialihkan untuk tujuan lain.

"Apa yang terjadi adalah tidak ada pengawasan yang tepat," ucap seorang sumber.

Hingga saat ini, PBB memiliki 3.500 personel dan 10 kantor di Kabul. Meningkatnya ketegangan di Afghanistan membuat keselamatan mereka cukup terancam.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya