Berita

Ketua Prodi S1 Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr. Tato Sudiarto/Net

Politik

Diplomasi RI Saat Ini Terkesan Lembek Akibat Terafiliasi secara Ekonomi ke Negara Tertentu

RABU, 22 DESEMBER 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Diplomasi RI pada zaman Menteri Luar Negeri Ali Alatas sangat kuat dalam prinsip bebas aktif yang teguh. Politik luar negeri Indonesia ketika itu punya peran yang berwibawa dan sangat dihormati, baik di lingkup ASEAN ataupun dunia internasional.

Begitu yang ditegaskan Ketua Prodi S1 Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr Tatok Sudiarto, dalam acara diskusi virtual bertema "Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI", Selasa malam (21/12).

"Namun anehnya diplomasi RI saat ini terkesan lembek. Bisa jadi hal itu akibat Indonesia seperti telah terafiliasi atau menjadi subordinasi secara ekonomi maupun politik ke negara tertentu, khususnya China. Hal mana sebetulnya afiliasi ekonomi politk seperti ini sangat merugikan Indonesia,” papar Tatok.


Ia menambahkan, dalam hubungan ekonomi dengan China, Indonesia mengalami defisit besar. Hal ini memperlemah ekonomi nasional karena barang impor apapun bisa masuk. Mulai dari sampah, mainan anak, dan berbagai produk lainnya masuk ke Indonesia tanpa ada kebijakan proteksi.

"Pada saat ini terlihat Amerika Serikat (AS) berusaha untuk merebut Indonesia dari pengaruh China. Namun karena sepertinya telah terafiliasi, maka upaya AS tidak mudah. Menjadi agak sulit karena pengaruh China cukup kuat, karena afiliasi politik domestik berubah arah,” ucapnya.

Namun demikian, saat afiliasi Indonesia-China terlihat makin erat, muncul satu hal yang lucu. Yaitu saat China tiba-tiba saja memberi peringatan keras kepada Indonesia agar tidak lagi mengeksploitasi minyak laut lepas di blok Natuna.

"Padahal, blok Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Respons Indonesia dalam hal ini lemah dan tidak terlihat tegas," terangnya.  

"Berdasarkan hal-hal di atas, menjadi penting untuk dievaluasi politik luarnegeri dan diplomasi Indonesia setahun terakhir, terutama dalam isu pembangunan, ekonomi, dan gender,” demikian Tatok Suadiarto.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya