Berita

Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah/Net

Politik

Trubus Rahardiansyah: Kebijakan Pencegahan Omicron Amburadul!

RABU, 22 DESEMBER 2021 | 03:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan yang dipakai pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 varian Omicron dinilai masih longgar oleh Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah.

Menurutnya, aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah tak cukup memberikan keamanan bagi masyarakat terhadap potensi penularan varian virus asal Afrika Selatan itu.

Dia mencontohkan satu aturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan soal penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat yang melakukan mobilitas ke luar daerah menggunakan angkutan publik.


"Surat Edaran Kemenhub 109/2021 itu kan cuma soal tes antigen, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi saja, tapi tak ada tindaklanjut setelah itu," ujar Trubus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu dini hari (22/12).

Padahal, lanjut Trubus, di dalam Aplikasi Peduli Lindungi sudah terdapat tanda atau notifikasi merah dan hitam, yang menggambarkan seseorang diduga ada kontak atau terpapar dengan virus Covid-19.

"Itu kan seharusnya disampaikan (dalam aturan) tindaklanjutnya, tapi tidak ada. Sehingga nanti tracing-nya tidak maksimal," tuturnya.

Lebih jauh lagi, Trubus memandang pembatalan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia adalah tidak tepat.

Karena dengan begitu, menurutnya pemerintah lempar tanggung jawab penanganan Covid-19 ke pemerintah-pemerintah daerah, apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19.

"Padahal sudah benar kemarin itu PPKM Level 3 se-Indonesia melalui Inmendagri 62/2021, kenapa dibatalin? Sekarang PPKM Nataru longgar," ucapnya.

Hal ini, dinilai Trubus, erat kaitannya dengan kepentingan pemerintah pusat yang cendrung mengedepankan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan masyarakatnya.

"Yang dipikirkan sekarang enggak mau ekonomi bergantung APBN, karena pemerintah enggak mau pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat tertunda, àkhirnya kesehatan dna keselamatan masyarakat dinomor duakan.

"Pemerintah sudah tidak mau repot lagi kaya kemarin. Repot soal bansos, enggak mau terbebani lagi," tutup Trubus.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya