Berita

Desain Ibu Kota baru/Net

Politik

Lokasi Ibu Kota Banjir, Pengamat: Ada Kesan Penetapannya Serampangan

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 13:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dua desa dan satu Kelurahan di Penajam Paser, Kalimantan Timur terendam banjir. Akibatnya 101 rumah dipastikan terendam di lokasi wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru oleh Pemerintah.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, terjadinya banjir di lokasi IKN yang baru ini terkesan penetapannya sebagai Ibu Kota pengganti Jakarta serampangan.

“Terjadinya banjir di Penajam Paser Utara membuat penetapan IKN baru layak dipertanyakan. Ada kesan penetapan lokasi IKN yang baru serampangan,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).


Pasalnya, lanjut Jamiluddin, jika di wilayah Penajam Paser banjir, maka patut diduga bahwa pemerintah tidak melakukan studi banding yang komperhensif atau menyeluruh

“Ada kesan penetapan lokasi tersebut hanya berdasarkan intuisi, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tandas Jamiluddin.

“Apalagi salah satu alasan pemindahan IKN karena Jakarta dinilai daerah banjir.  Kalau lokasi IKN baru juga banjir, maka pemindahan IKN bukanlah mengatasi masalah banjir,” sambung Jamiluddin.

Dengan begitu menurutnya, mengapa pemerintah mau mengeluarkan uang hingga ratusan triliun, jika hanya ingin pindah Ibu Kota dari Jakarta dengan alasan banjir

“Karena itu, niat memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara layak ditinjau kembali. Perlu dipikirkan lokasi yang benar-benar terbebas dari banjir. Untuk itu, tentu diperlukan studi yang komprehensif oleh para ahli, bukan didasarkan selera seorang penguasa,” pungkas Jamiluddin.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya