Berita

Kedutaan Besar Afghanistan di Dushanbe, Tajikistan/Net

Dunia

Salah Transfer, Taliban Kehilangan Rp 11,5 Miliar di Tengah Krisis Keuangan

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 12:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Di tengah kesulitan ekonomi lantaran aset yang dibekukan asing, pemerintahan Taliban melakukan kesalahan fatal. Taliban tampaknya telah salah mentransfer sekitar 800 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 11,5 miliar ke Kedutaan Besar Afghanistan di Dushanbe, Tajikistan.

Namun Taliban tidak bisa mendapatkan kembali uang tersebut lantaran Duta Besar Afghanistan untuk Tajikistan Mohammad Zahir Aghbar menolak melakukannya.

Aghbar sendiri ditunjuk oleh pemerintahan Ashraf Ghani yang digulingkan. Ia mengatakan, uang tersebut telah disetujui oleh pemerintahan Ghani untuk pengeluaran kedutaan, termasuk gaji staf. Ia juga menyebut uang tersebut telah dihabiskan.


"Kementerian Keuangan Afghanistan seharusnya mentransfer jumlah ini ke rekening Kedutaan Besar Afghanistan di Tajikistan, tetapi pada bulan Agustus situasi di Afghanistan berubah secara dramatis, Taliban berkuasa, dan Ghani melarikan diri dari negara itu,” kata Aghbar, seperti dikutip India Narrative.

"Kami tidak dapat mengembalikan uang ini kepada Taliban karena Taliban tidak hanya diakui oleh kami, tetapi seluruh dunia," tambahnya.

Aghbar, seperti banyak utusan Afghanistan lainnya, telah menolak untuk berjanji setia kepada pemerintah Taliban. Alih-alih, ia mengakui mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh mengambil tampuk kekuasaan menggantikan Ghani yang kabur.

Afghanistan memiliki lebih dari 50 kedutaan dan konsulat dan sejak Taliban merebut kekuasaan, mereka belum menerima dana dari pemerintah Taliban.

Taliban mengendalikan kementerian luar negeri dan telah menunjuk seorang menteri, tetapi langkah itu tidak memiliki legitimasi karena tidak ada negara di dunia yang mengakui pemerintah mereka. Akibatnya, semua misi Afghanistan mengalami kesulitan keuangan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya