Berita

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari/Net

Kesehatan

BNPB Buka Suara terkait Keluhan Ketidaksinkronan Data Covid-19 Nasional dan Daerah

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 08:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Data penanganan Covid-19 yang disajikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan data olahan dari wali data kesehatan, khususnya Covid-19.

Sumber data berupa tabel yang digunakan BNPB berasal dari NAR atau new all records yang dikelola kementerian terkait. BNPB lalu mengolah data tersebut menjadi infografik dan menyebarluaskan kepada media massa maupun publik.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyikapi adanya keluhan pimpinan daerah atas ketidaksinkronan data yang dipublikasikan secara nasional dan daerah.


BNPB menjelaskan, alur penyajian data Covid-19 bersumber dari data NAR yang dikelola Kementerian Kesehatan memunculkan tabel kondisi harian Covid-19 berupa tabel rilis, urutan dan hasil pemeriksaan Covid-19.

"BNPB kemudian mengolah data tersebut menjadi infografik. Setelah proses ini, BNPB membagikan melalui jejaring sosial whatsapp group media massa, laman covid19.go.id, bnpb.go.id dan telegram data bencana Indonesia," jelas Abdul Muhari, Senin (20/12).

Mengenai keluhan beberapa kepala daerah soal ketidaksinkronan data, BNPB mengimbau untuk berkoordinasi dengan Kemenkes agar data nasional bisa sesuai dengan kondisi aktual di daerah, maupun sebaliknya.

"BNPB dan Satgas Penanganan Covid-19 berharap publik dapat mengikuti perkembangan kasus dan memahami situasi pandemi di Indonesia. Di samping itu, masyarakat dapat selalu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang masih berlangsung," tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya