Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat penutupan Muscab dan pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tulungagung, Minggu (19/12).

Politik

Ketua DPD RI: Konstitusi Sudah Tidak Nyambung dengan Pancasila

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 07:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini, sudah tidak ada.

Atas dasar tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai konstitusi Indonesia saat ini sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila dan Teks Pembukaan UUD 1945.

"Itu sudah terjadi selama 20 tahun berjalan sejak negara ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam," katanya dalam penutupan Muscab dan pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tulungagung, Minggu (19/12).


Desakan reformasi, katanya, telah mendorong amandemen konstitusi hingga 4 tahap. Awalnya, amandemen bermaksud untuk penyempurnaan atas UUD 1945 naskah asli, tapi ternyata malah membongkar total.

"UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 1.500 kata, menjadi 4.500 kata yang secara substansi juga sangat berbeda dengan naskah aslinya. Hasilnya Konstitusi Indonesia hasil amandemen 2002 berubah jauh dari struktur konstitusi asli yang dihasilkan para pendiri bangsa," tegasnya.


Dalam konstitusi yang asli, sebelum dilakukan amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dari semua elemen bangsa ini. Baik itu elemen partai politik, daerah-daerah, dan golongan-golongan.

“Dengan demikian utuhlah demokrasi kita, menjadi demokrasi yang berkecukupan, karena semua terwakili sesuai ciri demokrasi Pancasila," paparnya.

Tetapi dalam konstitusi hasil amandemen 2002 MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Utusan daerah dan golongan dihapus diganti Dewan Perwakilan Daerah.

Lalu presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat.

"Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, wakil dari entitas-entitas civil society non-partisan, terpinggirkan. Semua simpul penentu perjalanan bangsa di tangan partai politik. Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya