Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat penutupan Muscab dan pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tulungagung, Minggu (19/12).

Politik

Ketua DPD RI: Konstitusi Sudah Tidak Nyambung dengan Pancasila

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 07:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini, sudah tidak ada.

Atas dasar tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai konstitusi Indonesia saat ini sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila dan Teks Pembukaan UUD 1945.

"Itu sudah terjadi selama 20 tahun berjalan sejak negara ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam," katanya dalam penutupan Muscab dan pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tulungagung, Minggu (19/12).


Desakan reformasi, katanya, telah mendorong amandemen konstitusi hingga 4 tahap. Awalnya, amandemen bermaksud untuk penyempurnaan atas UUD 1945 naskah asli, tapi ternyata malah membongkar total.

"UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 1.500 kata, menjadi 4.500 kata yang secara substansi juga sangat berbeda dengan naskah aslinya. Hasilnya Konstitusi Indonesia hasil amandemen 2002 berubah jauh dari struktur konstitusi asli yang dihasilkan para pendiri bangsa," tegasnya.


Dalam konstitusi yang asli, sebelum dilakukan amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dari semua elemen bangsa ini. Baik itu elemen partai politik, daerah-daerah, dan golongan-golongan.

“Dengan demikian utuhlah demokrasi kita, menjadi demokrasi yang berkecukupan, karena semua terwakili sesuai ciri demokrasi Pancasila," paparnya.

Tetapi dalam konstitusi hasil amandemen 2002 MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Utusan daerah dan golongan dihapus diganti Dewan Perwakilan Daerah.

Lalu presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat.

"Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, wakil dari entitas-entitas civil society non-partisan, terpinggirkan. Semua simpul penentu perjalanan bangsa di tangan partai politik. Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all,” tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya