Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Covid Masih Menyebar, Amerika akan Memberlakukan Kembali Wajib Vaksin untuk Para Pekerja

SABTU, 18 DESEMBER 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wajib vaksin akan kembali diberlakukan untuk para pekerja di Amerika Serikat. Pengadilan banding AS pada Jumat (17/12) mengumumkan bahwa mandat vaksin atau pengujian Covid-19 yang digaungkan pemerintahan Biden akan kembali berlaku.

Putusan itu mencatat bahwa Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) memiliki preseden historis untuk menggunakan kebijaksanaannya memastikan keselamatan pekerja dan “menunjukkan bahaya meluas yang ditimbulkan oleh  Covid-19, khususnya pekerja yang tidak divaksinasi.

Departemen Kehakiman dalam argumennya pekan lalu mengatakan, pelarangan persyaratan tersebut akan merugikan publik. Jika syarat itu diabaikan rumah sakit bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid pada musim dingin ini, terlebih saat ini ada serangan varian omicron yang sangat bermutasi yang telah tersebar di beberapa negara.


“Covid-19 menyebar di tempat kerja, pekerja dirawat di rumah sakit dan sekarat,” kata Departemen Kehakiman dalam pengajuan pengadilan pada Jumat.

“Ketika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat dan varian baru muncul, ancaman terhadap pekerja tetap ada dan sangat besar,” tambahnya.

Kebijakan yang disetujui pengadilan federal tersebut mengharuskan perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih untuk memvaksinasi pekerjanya dengan dosis lengkap mulai 4 Januari mendatang. Perusahaan juga mengharuskan karyawannya untuk menyerahkan tes Covid setiap minggu untuk memasuki tempat kerja.

Sejauh ini, peraturan yang ada hanyalah memastikan karyawan yang tidak divaksinasi untuk mengenakan masker di dalam ruangan yang berlaku sejak 5 Desember. Pengadilan memandang hal itu belum cukup untuk mengenyahkan penularan virus.

Namun, keputusan pengadilan banding mendapat penentangan dari Jaksa Republik, perusahaan swasta dan kelompok industri seperti National Retail Federation, American Trucking Associations, dan National Federation of Independent Business.  Mereka  menggugat untuk membatalkan kebijakan tersebut dan berpendapat bahwa persyaratan itu tidak perlu karena membebani perusahaan.

Pemerintahan Biden bulan lalu menghentikan kebijakan mandat vaksin di tempat kerja. Hakim Kurt de Engelhart, dalam pendapatnya kepada panel tiga hakim, mengatakan persyaratan itu "sangat dibesar-besarkan".

Departemen Kehakiman mengatakan, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menetapkan persyaratan tersebut, bertindak di bawah kekuasaan Kongres. Pemerintahan Biden menolak klaim bahwa pekerja akan mengundurkan diri karena kebijakan wajib vaksin.

Gedung Putih telah berulang kali berargumen bahwa Covid menimbulkan bahaya besar bagi pekerja, menunjuk pada angka kematian yang mengejutkan dari pandemi dan meningkatnya infeksi Covid di seluruh Amerika Serikat.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya