Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Covid Masih Menyebar, Amerika akan Memberlakukan Kembali Wajib Vaksin untuk Para Pekerja

SABTU, 18 DESEMBER 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wajib vaksin akan kembali diberlakukan untuk para pekerja di Amerika Serikat. Pengadilan banding AS pada Jumat (17/12) mengumumkan bahwa mandat vaksin atau pengujian Covid-19 yang digaungkan pemerintahan Biden akan kembali berlaku.

Putusan itu mencatat bahwa Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) memiliki preseden historis untuk menggunakan kebijaksanaannya memastikan keselamatan pekerja dan “menunjukkan bahaya meluas yang ditimbulkan oleh  Covid-19, khususnya pekerja yang tidak divaksinasi.

Departemen Kehakiman dalam argumennya pekan lalu mengatakan, pelarangan persyaratan tersebut akan merugikan publik. Jika syarat itu diabaikan rumah sakit bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid pada musim dingin ini, terlebih saat ini ada serangan varian omicron yang sangat bermutasi yang telah tersebar di beberapa negara.


“Covid-19 menyebar di tempat kerja, pekerja dirawat di rumah sakit dan sekarat,” kata Departemen Kehakiman dalam pengajuan pengadilan pada Jumat.

“Ketika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat dan varian baru muncul, ancaman terhadap pekerja tetap ada dan sangat besar,” tambahnya.

Kebijakan yang disetujui pengadilan federal tersebut mengharuskan perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih untuk memvaksinasi pekerjanya dengan dosis lengkap mulai 4 Januari mendatang. Perusahaan juga mengharuskan karyawannya untuk menyerahkan tes Covid setiap minggu untuk memasuki tempat kerja.

Sejauh ini, peraturan yang ada hanyalah memastikan karyawan yang tidak divaksinasi untuk mengenakan masker di dalam ruangan yang berlaku sejak 5 Desember. Pengadilan memandang hal itu belum cukup untuk mengenyahkan penularan virus.

Namun, keputusan pengadilan banding mendapat penentangan dari Jaksa Republik, perusahaan swasta dan kelompok industri seperti National Retail Federation, American Trucking Associations, dan National Federation of Independent Business.  Mereka  menggugat untuk membatalkan kebijakan tersebut dan berpendapat bahwa persyaratan itu tidak perlu karena membebani perusahaan.

Pemerintahan Biden bulan lalu menghentikan kebijakan mandat vaksin di tempat kerja. Hakim Kurt de Engelhart, dalam pendapatnya kepada panel tiga hakim, mengatakan persyaratan itu "sangat dibesar-besarkan".

Departemen Kehakiman mengatakan, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menetapkan persyaratan tersebut, bertindak di bawah kekuasaan Kongres. Pemerintahan Biden menolak klaim bahwa pekerja akan mengundurkan diri karena kebijakan wajib vaksin.

Gedung Putih telah berulang kali berargumen bahwa Covid menimbulkan bahaya besar bagi pekerja, menunjuk pada angka kematian yang mengejutkan dari pandemi dan meningkatnya infeksi Covid di seluruh Amerika Serikat.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Prabowo Tetap Hadiri Peluncuran Buku Bahlil Meski Sedang Flu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:26

KPK Panggil Pengelola Wisma Atlet Buntut Kasus Korupsi Bea Cukai

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:23

Sudaryono Diyakini Mampu Benahi Tata Kelola Program MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:20

Jangan Cepat Puas, Pengangguran Turun tapi Kualitas Pekerjaan Masih jadi PR

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:14

KPK Panggil Petinggi PAN Rejang Lebong di Pengembangan Kasus Bengkulu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:04

Belum Ada Rencana Reshuffle, Istana Utamakan Isi Jabatan yang Kosong

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:54

BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Tata Kelola Harus Terus Diperkuat

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:42

Spoiler One Piece Chapter 1190: Duel Gaban vs Imu Memanas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:22

Istana Benarkan Destry Damayanti Masuk Bursa Gubernur BI

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:17

Daftar Harga Pertamax Terbaru di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya