Keturunan Kerajaan Kutai Kartanegara Tidak Pernah Diajak Bahas Pemindahan IKN

Partisipasi masyarakat adat sepatutnya diprioritaskan dalam rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Termasuk salah satunya melibatkan pihak dari kerajaan Hindu tertua, yakni Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan peneliti kluster politik perkotaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi saat menjadi narasumber dalam diskusi daring #IndonesiaLeadersTalk bertajuk "Kepindahan Ibukota vs Aspirasi Rakyat Via Pansus IKN" pada Jumat malam (18/12).

"Setelah kami mengundang masyarakat lokal Kalimantan Timur dalam beberapa webinar lalu, ada suara dari Wakil Keraton Kutai Kertanegara Pangeran Aji Dedi. Dia tidak pernah diundang. Kan ada sosialisasi, diseminasi oleh pihak Bappenas ke pihak Kalimantan Timur," kata Syafuan.

Padahal, kata Syafuan, pelibatan warga lokal, terlebih keturunan raja Kutai Kartanegara tempat di mana IKN akan dibangun sangat penting selaku masyarakat yang telah menduduki Kaltim sejak lama.

"Bappenas sudah mengunjungi para pihak kalangan kampus, kalangan pebisnis, tapi masyarakat adat dan perwakilan Kutai Kartanegara? Kita tahu ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, (tapi) sama sekali tidak diundang, tidak pernah didatangi," sesalnya.

"Ini saya sedih karena kenapa kok bisa seperti ini," demikian Syafuan.

Hadir narasumber lain dalam diskusi daring yang disiarkan secara live di kanal YouTube PKS TV tersebut, salah satunya dosen ilmu politik Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah.