Berita

Gedung Mahkamah Konstitusi/Net

Politik

Tagar #GugatPresidentialThreshold Menggema di Twitter

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 17:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sejumlah pihak yang melayangkan gugatan ketentuan ambang batas pencalonan alias Presidential Threshold (PT) agar tidak 20 persen, disambut oleh netizen dengan menggaungkan tagar #GugatPresidentialThreshold.

Dari pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat sore (17/12), tagar itu memuncaki peringkat tranding, dengan 10 ribu kali percakapan dengan tagar yang sama yakni #GugatPresidentialThreshold.

Wacana Preshold ini kembali menjadi sorotan usai Ketua KPK Firli Bahuri menginginkan agar ambang batas pencalonan nol persen. Tidak hanya ambang batas, biaya politik menurut Firli juga harus nol rupiah. Dengan adanya ambang batas, ungkap Firli, biaya politik menjadi mahan dan akhirnya banyak kepala daerah berbuat tindak pidana korupsi.

Sementara itu, sejumlah kalangan juga melayangkan gugatan resmi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono dan Anggota DPD Bustami Zainudin.  Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hari ini (Jumat 17/12) juga melayangkan gugatan ke MK.

Ketiganya menunjuk kuasa hukum yang sama, yaitu Refly Harun.

Dalam perkara bernomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, Gatot meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 222 UU Pemilu. Ia menilai pasal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945.

Sebelumnya, pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden sering digugat ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 13 gugatan terhadap pasal itu sejak UU Pemilu disahkan 2017. Meski begitu, belum ada satu pun gugatan yang dikabulkan Mahkamah.


Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Indikasi Tindak Pidana Korupsi Anak Jokowi Masih Sumir, Pelapor Belum Punya Data Pendukung

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:25

Ternyata Klaim Tak Lagi Impor Itu Beras Konsumsi, Siapa Kibuli Jokowi?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:16

Australia Akan Beri Bantuan Tambahan Untuk Sri Lanka Senilai 371 Miliar Rupiah

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Erdogan: Turki Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Putin dan Zelensky

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Lantik Kasat Manggala dan Kasat Binlat IPDN, Tito Karnavian Tekankan Kedisiplinan dan Kerapihan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:54

Putri Candrawathi Tersangka dan Kerajaan Sambo

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:45

Kasus Suap Bupati Mukti Agung Wibowo, Dosen Hingga Pejabat Pemkab Pemalang Dipanggil KPK

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Mardani Maming Punya Saham, KPK Telusuri Proses Pembentukan Perusahaan PT Permata Abadi Raya

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Paling Lama Pekan Depan Irjen Ferdy Sambo Jalani Sidang Kode Etik

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:20

Bawaslu Ungkap Dua Langkah Hukum Bisa Diambil 16 Parpol yang Gagal Ikut Pemilu 2024

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:13

Selengkapnya