Berita

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Segmen Pemilih Tidak Beririsan, PAN Sangat Mungkin Terima Ajakan PKB

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 16:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ada sejumlah alasan yang membuat ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membangun poros koalisi di Pemilu Serentak 2024 dapat diterima Partai Amanat Nasional (PAN).

Alasan utama, kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, tentu adalah soal kesamaan ideologi atau garis perjuangan politik.

"Secara ideologis, PAN dan PKB memiliki nilai perjuangan yang sama, yaitu berjuang demi amanat nasional untuk menuju pada kebangkitan bangsa, yaitu untuk kepentingan nation state," ujar Viva Yoga, kepada wartawan, Jumat (17/12).


Kemudian, secara sosiologis, PAN dan PKB memiliki basis konstituen permanen dan tidak saling beririsan karena berbeda ceruk sosial pemilihnya.

"Dengan demikian maka suara partai adalah suara riil karena tidak tersegmentasi," terangnya.

Lebih positif lagi, lanjut Viva, ajakan PKB juga diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika terealisasi tentu akan menjadi kekuatan politik baru, utamanya pada peta Pilpres 2024.

"Jika PAN dan PKB bersatu, tentu akan menjelma menjadi kekuatan politik signifikan, karena PAN memiliki 44 kursi DPR dan PKB 58 kursi DPR," paparnya.

"Jika ditambah dengan satu partai politik lagi, misalnya PPP, tentu telah melebihi persyaratan presidential threshold 20 persen, sebagaimana diatur di pasal 222 UU 7/2017," sambung Viva Yoga.

Pasalnya, dengan 19 kursi DPR RI yang dimiliki PPP saat ini, maka poros PKB, PAN, dan PPP dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Hal ini berdasarkan perhitungan 20 persen kursi DPR yang berjumlah 575 kursi, maka minimal partai politik harus punya 115 kursi. Sementara jika poros baru PKB, PAN, PPP benar-benar terbentuk akan memiliki 121 kursi di DPR RI.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya