Berita

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid/Net

Politik

PKB: Perppu Penghapusan Preshold Cuma Wacana Elite Politik, Tidak Ada Kegentingan yang Memaksa

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 13:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak kegentingan yang harus memaksa Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) untuk menghapus presidential threshold (preshold).

Begitu tegas Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menanggapi dorongan agar Perppu Penghapusan Presidential Threshold segera diterbitkan Presiden Joko Widodo.

"Hemat saya, tidak ada kegentingan yang memaksa, tentu hal ini (presidential threshold) tidak memenuhi syarat untuk diterbitkannya Perppu," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/12).

Dikatakan Wakil Ketua MPR RI ini, penerbitan Perppu tidak bisa dilakukan tanpa alasan jelas dan kegentingan yang memaksa.

Apalagi, lanjutnya, wacana menghapus presidential threshold hanya ada di elite politik tertentu, saat rakyat sesungguhnya berharap ekonomi dapat segera pulih.

"Soal PT ini baru setingkat wacana elite politik saja. Padahal yang menjadi harapan masyarakat agar kesulitan ekonomi dampak Covid-19 dapat segera pulih dan tumbuh kembali," pungkasnya.

Wacana penerbitan Perppu muncul setelah DPR RI tidak memasukkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.

Pada UU Pemilu, ditetapkan presidential threshold 20 persen kursi partai politik di DPR RI atau 25 persen perolehan suara pada pemilu terakhir.

Secara beriringan, sejumlah tokoh juga sedang mengajukan gugatan judicial review terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Populer

Hanya Viral saat Groundbreaking, Proyek Bukit Algoritma Senilai Rp 18 Triliun Dipastikan Mangkrak

Kamis, 25 Mei 2023 | 16:17

Datangi Novel, Salsabila: Jika Berjuang untuk KPK Jangan Pakai Isu Rendahan, Apalagi Fitnah

Sabtu, 27 Mei 2023 | 18:28

Beredar Dugaan Peta Aliran Korupsi BTS Kominfo, Ada "Hidden Actor"

Selasa, 23 Mei 2023 | 16:44

Dijarah Habis-habisan oleh China, Zimbabwe Tutup Sementara Tambang Lithium Terbesar

Minggu, 28 Mei 2023 | 11:28

Data BPS Lebih Akurat Daripada Data TGB Soal Jalan Nasional dan Jalan Desa

Selasa, 23 Mei 2023 | 13:22

Tragedi '98 Terulang Kembali?

Selasa, 23 Mei 2023 | 11:22

Sebelum Kembali Maju Pilkada, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Diminta Banyak Muhasabah

Minggu, 28 Mei 2023 | 05:58

UPDATE

Petinggi Eropa Ramai-ramai ke Singapura, Tekan Pemimpin Asia untuk Ikut Mengutuk Rusia

Jumat, 02 Juni 2023 | 06:38

Bukan Hanya Tokoh Kunci, Anies Paham SBY Bisa Turun Gunung Kuasai Jatim Menangkan Pilpres 2024

Jumat, 02 Juni 2023 | 06:12

Ada Keterlibatan Taliban dan Pakistan dalam Perdagangan Narkoba Kartel Afghanistan

Jumat, 02 Juni 2023 | 06:12

Dedi Kurnia: MK Tidak Dipercaya Jika Berani Putuskan Ubah Sistem Pemilu

Jumat, 02 Juni 2023 | 05:51

Anies Sadar Tokoh Kunci Penentu Capres Ada di Tangan SBY dan Surya Paloh

Jumat, 02 Juni 2023 | 04:47

Rania Lindi

Jumat, 02 Juni 2023 | 04:22

Kawal Kepemimpinanya Sampai Akhir, Jokowi Harus Turun Tangan di Pilpres

Jumat, 02 Juni 2023 | 03:41

Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja, Jumhur Hidayat: MK Harus Hentikan Petualangan Presiden

Jumat, 02 Juni 2023 | 03:16

Jelang Pemilu 2024, Gus Nabil: Nasionalis dan Religius Penopang Persatuan Bangsa

Jumat, 02 Juni 2023 | 02:58

Bamsoet: Pelaku TPPO Harus Ditindak Tegas Tanpa Terkecuali

Jumat, 02 Juni 2023 | 02:34

Selengkapnya