Berita

Presiden Dewan Eropa Charles Michel/Net

Dunia

Rusia Terjerat Lagi, KTT UE Sepakat Perpanjang Sanksi Ekonomi Hingga 6 Bulan

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia akan menghadapi masa-masa sulit setidaknya hingga enam bulan ke depan. Ini karena para pemimpin dari 27 negara anggota Uni Eropa sepakat memperpanjang sanksi ekonomi terhadap negara itu hingga enam bulan lagi.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan kepada wartawan pada Jumat (17/12) mengenai perpanjangan itu, sekaligus mengingatkan Rusia agar tidak perlu lagi tawar menawar dan harus berpikir ulang jika ingin mengambil tindakan militernya di perbatasan Ukraina.

"Para pemimpin Uni Eropa dengan suara bulat setuju untuk meluncurkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kami meminta Rusia untuk menjaga bagiannya dan melanjutkan implementasi Minsk," kata Michel, seperti dikutip dari TASS.


Sanksi itu berarti membuat ekonomi Rusia sangat terdampak dan Rusia juga akan kehilangan akses ke teknologi sensitifnya.

Sanksi terhadap Rusia diberlakukan atas krisis 2014 di Ukraina dan pencaplokan Krimea.

Barat menuduh Moskow ikut campur dalam urusan internal Ukraina. Rusia yang berulangkali membantah tuduhan itu tidak mau kalah. Rusia memberlakukan embargo makanan terhadap negara-negara yang menargetkannya dengan sanksi ekonomi.

Moskow telah berulang kali menekankan bahwa apa yang dilakukan UE bukan sebagai pihak mediator dalam konflik di Ukraina melainkan pihak yang justru memanasi dan tidak adil.

Sebuah sumber dalam satu delegasi Eropa mengatakan kepada TASS, bahwa sanksi yang seharusnya berakhir pada 31 Januari 2022 akan diperpanjang hingga 31 Juli.

Menurut diplomat itu, dalam beberapa minggu mendatang, keputusan itu akan disahkan dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya