Anggota Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio saat kegiatan sosialisasi BUMN sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional di Graha Komando/Net
Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dan menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Peran tersebut, pada hakikatnya merupakan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945.
Begitu tegas Anggota Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio saat kegiatan sosialisasi BUMN sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional di Graha Komando, Jakarta Timur, Kamis (16/12).
“Makna yang terkandung dalam pasal ini menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,†tegasnya.
Artinya, kata Eko Patrio, negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya BUMN memiliki tugas tidak semata-mata memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan kata lain, BUMN diberi peran sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk melakukan pengelolaan atas aset negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun demikian, tetap pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam kesempatan ini, Eko Patrio mengurai bahwa total perusahaan BUMN di Indonesia ada 142 perusahaan dengan total aset Rp 8.092 triliun dengan bidang usaha beraneka ragam. Aset ini jauh melebihi aset super holding company Temasek di Singapura yang bernilai Rp 1.112,59 triliun dan Khazanah di Malaysia sebesar Rp 463,59 triliun.
Dalam 10 tahun terakhir, BUMN telah berkontribusi secara signifikan kepada negara mencapai total Rp 3.295 triliun, yang berasal dari pajak sebesar Rp1.872 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.872 triliun, dan dalam bentuk setoran dividen sebesar Rp 388 triliun.
Selain kontribusi BUMN berupa pembayaran pajak, PNBP dan setoran dividen, BUMN juga berkontribusi untuk perekonomian nasional, khususnya pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, BUMN berperan sebagai
agent of value creator dan
agent of development.
Sebagai
agent of value of creator, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke negara. Sebagai
agent of development, BUMN berkontribusi kepada pembangunan nasional termasuk dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini.
Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 102,5 triliun selama tahun 2020-2021 yang digunakan untuk peningkatan kinerja BUMN, restrukturisasi BUMN dan pendirian BUMN yang baru.
“Sedangkan alokasi PMN tahun depan sebesar Rp38,5 triliun. Dengan dukungan PMN tersebut, kita berharap BUMN dapat menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur prioritas dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,†sambungnya.
Sedang untuk mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan Covid-19, Eko Patrio mendorong agar BUMN terus dilibatkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu berupa penyaluran kredit kepada UMKM dan koperasi; serta melakukan penjaminan kredit modal kerja.
“Kredit kepada UMKM dan koperasi disalurkan melalui kredit UMi oleh PT Pegadaian, PT PNM, dan PT Bahana. Disamping UMi yang plafonnya sampai Rp10 juta, disalurkan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan BUMN dengan plafon sampai Rp 500 juta. Bunga KUR sekarang ini sangat rendah karena disubsidi pemerintah,†tutupnya.
