AS Rilis Daftar Hitam untuk Perusahaan China yang Dikaitkan dengan Pelanggaran HAM

  AS kembali meluncurkan sanksi kepada beberapa perusahaan China sebagai bagian dari hukuman atas pelanggaran hak asasi manusia.

Departemen Perdagangan AS dalam pernyataannya pada Kamis (16/12) mengumumkan bahwa mereka menerapkan pembatasan ekspor kepada perusahaan China yang diduga menggunakan bioteknologi dan dikaitkan dengan tindakan kekerasan.

Langkah ini mengikuti larangan investasi AS yang ditempatkan minggu lalu pada perusahaan pengenalan wajah China SenseTime.  

Selain China, Departemen Perdagangan juga mengambil tindakan terhadap entitas dari Georgia, Malaysia, dan Turki karena diduga "mengalihkan atau mencoba mengalihkan barang-barang AS ke program militer Iran".

Departemen Perdagangan juga menambahkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer China dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar perusahaan yang dikenakan sanksi terkait peran mereka dalam dugaan penindasan etnis Uighur.  Termasuk juga pembuat drone terkemuka DJI.

Akhir November lalu, Departemen Perdagangan AS telah menambah 12 perusahaan China ke daftar hitam perdagangan. Perusahaan-perusahaan tersebut dianggap mendukung modernisasi tentara China. Perusahaan itu antara lain, Huawei Marine, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, dan Zhongtian Technology Submarine Cable.

Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di wilayah barat jauh China, Xinjiang.

Namun, sampai saat ini China menyangkal adanya pelanggaran HAM di Xinjiang.