Anggota DPR RI, Fadli Zon menyatakan perlu ada persatuan dari gerakan sipil untuk melawan konsolidasi gerakan oligarki. Pernyataan Fadli terkait pandangannya yang pesimis dengan koleganya di DPR untuk menghapus presidential threshold.
Politisi Gerindra itu tidak yakin partai politik bisa mengubah penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Alasan Fadli, lembaga eksekutif terlampau mendominasii lembaga legislatif seperti DPR.
Merespons pandangan Fadli Zon, Politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi menilai, Fadli Zon seperti sudah sampai pada kesimpulan bahwa koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bertransformasi menjadi suasana pemerintahan otoriter.
Kata Beathor, tekanan eksekutif kepada legislatif dan kekuatan oligarki yang ada di partai politik lebih dipengaruhi oleh pembagian ruang ekonomi.
"Penekanan eksekutif terhadap legislatif, oligarki yang ada di partai politik sangat bergantung kepada pembagian kue ekonomi pembangunan," demikian kata Beathor, Jumat pagi (17/12).
Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden itu berpendapat, berbagai tekanan eksekutif yang disampaikan Fadli bermuatan penuh ancaman.
Imbasnya, dikatakan Beathor, koalisi pemerintahan Jokowi ini nantinya akan dapat menjerumuskan petinggi partai politik masuk penjara.
Beathor berpandangan demikian karena nyaris seluruh petinggi parpol memiliki kesalahan masa lalu.
"Tekanan itu penuh ancaman, koalisi ini dapat memenjarakan elite parpol karena hampir semuanya memiliki dosa masa lalu," pungkas Beathor.
