Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Beathor Suryadi: Penuh Ancaman, Koalisi Jokowi dapat Penjarakan Elite Parpol

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 05:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota DPR RI, Fadli Zon menyatakan perlu ada persatuan dari gerakan sipil untuk melawan konsolidasi gerakan oligarki. Pernyataan Fadli terkait pandangannya yang pesimis dengan koleganya di DPR untuk menghapus presidential threshold.

Politisi Gerindra itu tidak yakin partai politik bisa mengubah penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Alasan Fadli, lembaga eksekutif terlampau mendominasii lembaga legislatif seperti DPR.

Merespons pandangan Fadli Zon, Politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi menilai, Fadli Zon seperti sudah sampai pada kesimpulan bahwa koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bertransformasi menjadi suasana pemerintahan otoriter.


Kata Beathor, tekanan eksekutif kepada legislatif dan kekuatan oligarki yang ada di partai politik lebih dipengaruhi oleh pembagian ruang ekonomi.

"Penekanan eksekutif terhadap legislatif, oligarki yang ada di partai politik sangat bergantung kepada pembagian kue ekonomi pembangunan," demikian kata Beathor, Jumat pagi (17/12).

Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden itu berpendapat, berbagai tekanan eksekutif yang disampaikan Fadli bermuatan penuh ancaman.

Imbasnya, dikatakan Beathor, koalisi pemerintahan Jokowi ini nantinya akan dapat menjerumuskan petinggi partai politik masuk penjara.

Beathor berpandangan demikian karena nyaris seluruh petinggi parpol memiliki kesalahan masa lalu.

"Tekanan itu penuh ancaman, koalisi ini dapat memenjarakan elite parpol karena hampir semuanya memiliki dosa masa lalu," pungkas Beathor.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya