Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Beathor Suryadi: Penuh Ancaman, Koalisi Jokowi dapat Penjarakan Elite Parpol

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 05:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota DPR RI, Fadli Zon menyatakan perlu ada persatuan dari gerakan sipil untuk melawan konsolidasi gerakan oligarki. Pernyataan Fadli terkait pandangannya yang pesimis dengan koleganya di DPR untuk menghapus presidential threshold.

Politisi Gerindra itu tidak yakin partai politik bisa mengubah penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Alasan Fadli, lembaga eksekutif terlampau mendominasii lembaga legislatif seperti DPR.

Merespons pandangan Fadli Zon, Politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi menilai, Fadli Zon seperti sudah sampai pada kesimpulan bahwa koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bertransformasi menjadi suasana pemerintahan otoriter.


Kata Beathor, tekanan eksekutif kepada legislatif dan kekuatan oligarki yang ada di partai politik lebih dipengaruhi oleh pembagian ruang ekonomi.

"Penekanan eksekutif terhadap legislatif, oligarki yang ada di partai politik sangat bergantung kepada pembagian kue ekonomi pembangunan," demikian kata Beathor, Jumat pagi (17/12).

Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden itu berpendapat, berbagai tekanan eksekutif yang disampaikan Fadli bermuatan penuh ancaman.

Imbasnya, dikatakan Beathor, koalisi pemerintahan Jokowi ini nantinya akan dapat menjerumuskan petinggi partai politik masuk penjara.

Beathor berpandangan demikian karena nyaris seluruh petinggi parpol memiliki kesalahan masa lalu.

"Tekanan itu penuh ancaman, koalisi ini dapat memenjarakan elite parpol karena hampir semuanya memiliki dosa masa lalu," pungkas Beathor.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya