Pendiri Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Ismid Hadad/Repro
Program penurunan emisi karbon oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dikritisi oleh Pendiri Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Ismid Hadad.
Menurut Ismid, selama ini pembangunan dilakukan dengan cara-cara yang merusak lingkungan dan alam, sehingga tidak bisa lagi diterapkan karena aka merusak alam dan merugikan masyarakat.
"Tidak bisa lagi dibiarkan nafsu ekonomi, nafsu finansial terus membawa bencana dan kerusakan," ujar Ismid dalam diskusi virtual Evaluasi Akhir Tahun LP3ES bertajuk 'Politik Lingkungan Hidup dan Masalah Perubahan Iklim', pada Rabu malam (15/12).
Masalah tata kelola pembangunan, menurut Ismid, harus jadi perhatian serius dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif dan lebih terkendali oleh masyarakat sipil, sehingga masyarakat sipil tidak hanya hanya jadi subordinasi dari pemerintahan.
"Satu lagi hal serius yang perlu lebih jadi perhatian adalah ancaman kerusakan akibat perubahan iklim yang dampaknya bagi manusia jauh lebih besar dan daya jangkaunya mencapai pelosok mana saja," katanya.
Ismid memandang, satu-satunya cara meredam dampak kerusakan akibat perubahan lingkungan adalah dengan melakukan mitigasi dari bencana perubahan iklim tersebut.
"Namun program penurunan emisi karbon oleh Indonesia dianggap masih ragu-ragu dan tidak konsisten sehingga menjadi olok-olok media internasional," tuturnya.
Maka dari itu, Ismid memandang model sistem penurunan emisi yang dimiliki Indonesia juga sudah seharusnya dievaluasi, karena dipandang tidak efektif oleh pihak luar dan emisi yang paling besar di Indonesia adalah dari hutan.
"Namun model penurunan emisi Indonesia dengan mengkompensasi kerusakan hutan di satu wilayah dengan mengganti di wilayah lain adalah model yang keliru," demikian Ismid.
