Berita

Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Hatta Taliwang/RMOL

Politik

Pemrakarsa PNPK Dukung Gagasan Firli Bahuri Ciptakan Ongkos Politik Nol Rupiah

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 16:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gagasan besar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk menghadirkan politik berbiaya nol rupiah mendapat dukungan dari pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Hatta Taliwang.

Adapun salah satu cara menuju ongkos politik nol rupiah itu adalah ambang batas pencalonan atau threshold 0 persen.

"Oh iya senang saja kita sambut sebagai tokoh penting yang menyuarakan itu. Siapa saja masyarakat yang mau menyampaikan soal-soal presidential threshold 0 persen kan itu baik," ujar Hatta saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Kamis (16/12).


Kata Hatta, preshold 0 persen dapat memberikan kesempatan tokoh-tokoh bangsa lain yang lebih berkualitas untuk membenahi segala persoalan bangsa Indonesia.

Hatta pun merespon pernyataan Firli yang menegaskan bahwa dirinya tidak masuk ke ranah politik dan sebatas mengingatkan agar threshold yang tinggi mengakibatkan biaya politik mahal. Hal itu juga akan berujung terjadinya tindak pidana korupsi.

"Nah itu yang benar. Salah satu sebab dari politik mahal ini, karena ada biaya-biaya buat partai. Jadi kalau dengan begini kan tinggal rakyat yang memutuskan, mau seribu orang kek calon ya adu aja," pungkas Hatta.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya