Berita

Pentagon/Net

Dunia

Taliban Tuntut AS Beri Kompensasi Kepada Keluarga Korban Drone salah Sasaran di Afghanistan

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 10:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pentagon yang tidak akan memberikan sanksi pada tentaranya atas serangan pesawat tak berawak mematikan di Kabul pada Agustus lalu yang menewaskan 10 warga Afghanistan, termasuk tujuh anak-anak membuat Taliban marah.

Dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Taliban Afghanistan mendesak AS untuk membatalkan keputusannya untuk tidak menghukum siapa pun, dengan mengatakan bahwa keluarga korban harus diberi kompensasi dan AS harus bertanggung jawab atas kejahatannya.

"Kami ingin keluarga mereka yang dibunuh secara brutal dibantu dengan kompensasi. Ini adalah tuntutan rakyat tetapi Amerika menolaknya," kata Zabihullah Mujahid, kepala juru bicara pemerintahan yang dipimpin Taliban, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CGTN.


"AS telah melakukan banyak tindakan serupa di dunia dan sekarang mengatakan ini. AS telah membunuh orang di Afghanistan dalam 20 tahun terakhir. Ini adalah tanggung jawab etis," tambahnya.

Selain Mujahid, anggota keluarga korban dan warga sekitar juga menuntut keadilan dan menyerukan agar pasukan AS dihukum.

"Amerika telah berjanji untuk memberikan kompensasi kepada kami, para pelanggar akan dibawa ke pengadilan dan mereka akan mengevakuasi kami. Itu harus memenuhi janjinya sekarang," kata Ajmal Ahmadi, saudara salah satu korban.

"Setiap kali mereka datang dengan alibi baru. AS adalah negara adidaya dunia dan harus memenuhi janji yang telah dibuatnya," tambahnya.

Pengadilan internasional juga harus dibentuk untuk memberikan putusan yang tidak memihak, desak penduduk setempat.

"Harus ada badan yang tidak memihak yang bisa menyelidiki semua masalah yang relevan dan melihat apakah Amerika telah melakukan kejahatan. Alasan harus diselidiki. Mereka yang melakukan serangan harus dihukum," kata seorang penduduk bernama Jaihoon Ahmad.

Militer AS melancarkan serangan pada 29 Agustus di hari-hari terakhir memimpin evakuasi dari Kabul. Zemari Ahmadi, seorang karyawan Nutrition and Education International (NEI) yang berbasis di AS, tewas bersama sembilan anggota keluarganya.

Dalam sebuah pernyataan, pendiri dan presiden NEI Steve Kwon mengatakan bahwa keputusan untuk tidak menghukum siapa pun atas serangan mematikan itu "mengejutkan."

"Bagaimana militer kita bisa salah mengambil nyawa 10 orang Afghanistan yang berharga, dan tidak meminta pertanggungjawaban siapa pun dengan cara apa pun?" kata Kwon seperti dikutip oleh CNBC.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya