Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali/Net
Kabar rencana perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju sudah mengemuka ke luar Istana.
Dikabarkan, pekan depan atau tepatnya Rabu pahing 22 Deember 2021, Presiden Joko Widodo bakal mengumumkakn sejumlah menteri yang dicopot atau ditukar pos.
Rencananya terdapat beberapa menteri yang bakal direposisi atau digantikan dengan orang lain.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali memastikan partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tidak akan mengintervensi Presiden Jokowi dalam menentukan menteri-mentri yang akan direshuffle.
Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan presiden untuk mengganti para pembantunya di kabinet Indonesia Maju.
"Jadi presiden tidak punya kewajiban untuk berkonsultasi kepada ketua-ketua partai ketika dia ingin melakukan reshuffle," ujar Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/12).
Bagi Nasdem, dipaparkan Ali, mandat menata, mengorganisir, dan mengevaluasi para menteri merupakan milik Presiden Jokowi.
"Jadi kita tidak masuk pada ranah itu," tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini menambahkan, pada awal pembentukan kabinet Indonesia Maju seluruh partai politik pendukung presiden diajak untuk urun rembug mengenai siapa saja yang cocok menjadi pembantu presiden.
"Awal pembentukan kabinet memang Nasdem diajak oleh presiden, meminta kader terbaik Nasdem untuk diusulkan ada beberapa nama," katanya.
Kemudian pada saat itu, Ali menyebutkan keputusan Presiden Jokowi yang memilih tiga nama dari Partai NasDem yaitu Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK, dan Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian,
"Artinya tiga nama itu, kalau Pak Surya bilang, itu kader yang sudah diwakafkan oleh negara," ucapnya.
Namun saat disinggung kemungkinan kadernya yang menjabat sebagai menteri direshuffle, Ali memastikan NasDem memasrahkan segala keputusan kepada Presiden Jokowi.
"Karena itu adalah kewenangan Pak Presiden yang melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Nah, kemudian jika ada dari tiga kader partai Nasdem yang ada pada hari ini dianggap oleh presiden tidak memuaskan hasil kerjanya, kemudian presiden memintakan nama kepada ketua umum untuk memasukkan kader, itu tergantung Bapak Presiden," ungkapnya.
Menurutnya, jika kader Nasdem yang saat ini menjadi menteri dianggap tidak apik kinerjanya di mata presiden, maka Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk mengganti kadernya.
"Tapi, kalau kemudian kader yang ada hari ini yang eksisting yang dianggap oleh presiden memenuhi, memuaskan kinerjanya dan kemudian memenuhi ekspektasi presiden saya pikir Nasdem tidak ada kewenangan untuk melakukan pergeseran itu. Karena, itu adalah betul-betul posisi daripada kewenangan daripada bapak presiden," tutupnya.
