Berita

Presiden Joko Widodo pada Opening Plenary OGP Global Summit 2021 yang digelar virtual pada Rabu, 15 Desember 2021/Repro

Politik

Presiden Jokowi: Kepercayaan Publik adalah Kunci Pemerintahan Efektif

RABU, 15 DESEMBER 2021 | 18:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Good governance atau pemerintahan yang baik menjadi norma. Sehingga prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas merupakan keniscayaan.

Begitu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Opening Plenary OGP (Open Government Partnership) Global Summit 2021 yang digelar Korea Selatan pada Rabu (15/12).

Itu merupakan rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga Jumat (17/12). Pada Opening Plenary, sejumlah kepala negara dan pemerintahan memberikan pidatonya.


Jokowi sendiri menggarisbawahi, prinsip good governance menjadi sangat esensial di masa pandemi, khususnya untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial agar tepat sasaran. Termasuk juga memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoax.

"Intinya, kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," tegas Jokowi.

Demi menjamin kepercayaan publik, Jokowi menambahkan, pihaknya melakukan dua hal, yaitu terus memperkuat partisipasi publik dan memperkokoh inovasi digital yang inklusif.

"Di Indonesia, kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu, yaitu LAPOR, yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan di daerah. Sejak tahun 2015, LAPOR telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Digitalisasi juga dapat mengurangi potensi korupsi, penyelewenangan, dan justru mengakselerasi sektor ekonomi.

"Transformasi digital harus inklusif, termasuk menjamin akses bagi UMKM. karena itu lah indonesia menjadikan tranformasi digital menjadi salah satu prioritas kekeuatan di G20," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya