Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin/Net

Politik

Golkar: Presidential Threshold Saat Ini Sudah Ideal, Tak Perlu Diubah

RABU, 15 DESEMBER 2021 | 11:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yaitu 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara hasil pemilu terakhir dipandang sudah ideal oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Karena itu Golkar meminta angka presidential threshold saat ini tetap dipertahankan.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, adanya presidential threshold 20 persen tersebut penting sebagai upaya penyaringan figur-figur yang akan diusung oleh partai politik.

"Presidential threshold itu harus tetap ada, karena jika tidak ada maka para calon itu tidak akan tersaring," ujar Nurul Arifin saat dihubungi, Rabu (15/12).


Tidak tepat, lanjut Nurul, jika presidential threshold kemudian dipandang sebagai upaya amputasi politik terhadap tugas-tugas partai politik dalam menyiapkan tokoh terbaik dalam pemilihan presiden.

"Karena partai politik itu kan mempunyai fungsi untuk kaderisasi, kemudian aspirasi politik, kemudian menyediakan kader-kadernya untuk jabatan-jabatan politik, dan itu sudah tersaring," terangnya.

"Ini (dengan threshold) justru lebih jelas ketika partai politik menentukan siapa yang akan diusung untuk menjadi calon pemimpinnya, calon presiden dalam hal ini," sambungnya.

Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, angka presidential threshold saat ini sudah ideal sehingga tidak perlu dilakukan perubahan lagi.

"Saya kira ini (presidential threshold) tetap harus dipertahankan. Masalah angka kalau sekarang mengikuti 25 persen perolehan suara dan 20 persen kursi di parlemen saya kira sudah cukup," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya