Ide Firli Bahuri Soal Preshold Perlu Dipertimbangkan Pemerintah, DPR hingga MK

Ide Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Preshold) menjadi 0 persen mesti menjadi bahan pertimbangan pemerintah, DPR hingga Mahkamah Konstitusi.

Begitu pandangan Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, terkait konsepsi Firli terhadap Preshold 20 persen yang berlaku di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

Firli menilai, Preshold 20 persen bakal terlalu tinggi untuk calon presiden (capres) potensial maju di Pilpres 2024 mendatang. Jika pun ada calon yang memaksa maju, maka dibutuhkan ongkos sewa kendaraan politik yang tidak sedikit.

"Permasalahannya, di dalam sistem multipartai seperti saat ini, biaya membangun koalisi untuk mencapai ambang batas minimal pencalonan tidak mudah, dan pasti juga tidak murah," ujar Sirojudin kepada Kantor Berita Politik RMOL Selasa (14/12).

Dari segi latar belakang Preshold diatur menjadi 20 persen dalam UU Pemilu, Sirojudin memahami bahwa pemangku regulasi menginginkan seleksi capres dibuat lebih sederhana dan tidak memunculkan banyak calon.

"Tapi implikasinya senagian besar partai politik terpaksa harus berkoalisi untuk memenuhi syarat pencalonan minimal 20 persen tersebut.

Maka dari itu, Sirojudin mengaku sepakat dengan pendapat Firli terkait implikasi Preshold, di mana bakal membuat biaya pencalonan semakin mahal.

"hal ini lah yang dinilai ketua KPK sebagi salah satu penyebab banyaknya kasus korupsi (termasuk) di kalangan kepala daerah," katanya.

Lebih lanjut, Sirojudin menyarankan pemerintah, DPR hingga Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini tengah memproses uji materil Pasal 222 UU Pemilu mempertimbangkan ide Ketua KPK Firli Bahuri.

"Dari sisi ide, pendapat ketua KPK semacam itu perlu dipertimbangkan secara dingin," demikian Sirojudin.