Berita

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera/Net

Politik

Sepakat dengan Firli Bahuri, PKS: Threshold Munculkan Fenomena Jual Beli Tiket

SELASA, 14 DESEMBER 2021 | 14:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus atau menjadi nol persen dinilai sudah tepat.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, partainya siap mendukung dan mengawal apa yang menjadi harapan Firli Bahuri.

Menurutnya, pemberlakuan presidential threshold 20 persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden sangat membatasi ruang bagi tokoh potensial untuk maju.


"Threshold membatasi figur masuk gelanggang dan terjadinya fenomena jual beli tiket atau perahu," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/12).

Di sisi lain, lanjut Mardani, perlu dilakukan revisi terhadap UU No 7/2017 tentang Pemilu untuk bisa merealisasikan keinginan Firli Bahuri.

Jika revisi tidak memungkinkan, ditambahkan anggota Komisi II DPR RI ini, Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) untuk menghapus presidential threshold.

"PKS masih terus mengusulkan revisi UU Pemilu atau Perppu agar bisa segera (direalisasikan)," pungkasnya.

Adapun salah satu alasan Firli Bahuri menyampaikan itu karena banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif soal besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.

Hal ini, sambung Firli, menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali.

Sama seperti mencalonkan presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.

Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan APH maupun kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang memang digalakan oleh KPK lewat program Trisula pemberantasan korupsi.  

“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,” tutur Firli menjelaskan maksudnya agar presidential threshold 0 persen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (12/12).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya