Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily/Repro

Politik

Kritik Transparansi BNPB, Komisi VIII: Wajib Karantina Jangan Picu Kecurigaan Jadi Bisnis BNPB dan Hotel

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk transparan soal aturan karantina bagi warga yang baru melakukan perjalanan luar negeri. Apalagi, karantina wajib dilakukan di tempat yang disediakan BNPB.

Hal tersebut merupakan kritik Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, yang menyoroti kebijakan karantina yang kerap berubah. Mulai dari kewajiban karantina 7 hari, 5 hari, 3 hari, dan kini menjadi 10 hari.

Ace Hasan meminta BNPB bisa menjelaskan alasan wajib karantina secara ilmiah. Menurutnya, penjelasan yang utuh soal waktu karantina yang kerap berubah, akan membuat masyarakat lebih menerima kewajiban itu.

"Karena kita juga tidak ingin bahwa Indonesia menjadi tempat persebaran Covid-19 dengan berbagai macam varian termasuk varian Omicorn. Kenapa? Satu hari (karantina) saja pasti akan berpengaruh terhadap nasib rakyat," kata Ace dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/12).

Selain soal waktu karantina yang berubah-ubah, BNPB juga perlu transparan soal karantina yang disediakan di hotel. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk karantina selama 10 hari tidak bisa dikatakan sedikit.

"Yang menjadi masalah juga kadang-kadang, jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel. Jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis," katanya.

"Banyak yang WA ke saya, ini misalnya 10 hari Rp24 juta, kan lumayan pak Rp24 juta, Rp24 juta pak 10 hari paket karantina di hotel," sambung legislator Partai Golkar ini.

Bukan aja soal besaran biaya karantina di hotel, masalah masih ditambah dengan kondisi hotel yang kerap penuh.

Untuk itu, Ace berharap, kewajiban karantina selama 10 di hotel yang sudah disediakan tidak kemudian menjadi beban hidup baru bagi masayarakat.

"Saya kira ini jangan sampai menimbulkan persepsi yang kemudian masyarakat menjadi bertanya-tanya. Walaupun secara ekonomi juga bagus untuk hidupnya hunian hotel, tapi kan buat rakyatnya jadi terjepit pak," pungkasnya.

Populer

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

KPK Juga Usut Dugaan Korupsi di Telkom Terkait Pengadaan Perangkat Keras Samsung Galaxy

Rabu, 15 Mei 2024 | 13:09

Alvin Lim Protes Izin Galangan Kapal Panji Gumilang

Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:56

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Serbu Kuliner Minang

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:59

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Obor Api Abadi Mrapen untuk Rakernas IV PDIP Tiba di Batang

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:28

Mubadala Energy Kembali Temukan Sumur Gas Baru di Laut Andaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 02:59

Rocky Gerung Dicap Perusak Bangsa oleh Anak Buah Hercules

Minggu, 19 Mei 2024 | 02:41

Deal dengan Kanada

Minggu, 19 Mei 2024 | 02:24

Kemenag: Kuota Haji 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah

Minggu, 19 Mei 2024 | 02:04

Zulhas Dorong Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral di Forum APEC

Minggu, 19 Mei 2024 | 01:40

DPR: Kalau Saya Jadi Nadiem, Saya Sudah Mengundurkan Diri

Minggu, 19 Mei 2024 | 01:20

2 Kapal dan 3 Helikopter Polairud Siap Amankan KTT WWF

Minggu, 19 Mei 2024 | 00:59

Selengkapnya