Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily/Repro

Politik

Kritik Transparansi BNPB, Komisi VIII: Wajib Karantina Jangan Picu Kecurigaan Jadi Bisnis BNPB dan Hotel

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk transparan soal aturan karantina bagi warga yang baru melakukan perjalanan luar negeri. Apalagi, karantina wajib dilakukan di tempat yang disediakan BNPB.

Hal tersebut merupakan kritik Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, yang menyoroti kebijakan karantina yang kerap berubah. Mulai dari kewajiban karantina 7 hari, 5 hari, 3 hari, dan kini menjadi 10 hari.

Ace Hasan meminta BNPB bisa menjelaskan alasan wajib karantina secara ilmiah. Menurutnya, penjelasan yang utuh soal waktu karantina yang kerap berubah, akan membuat masyarakat lebih menerima kewajiban itu.

"Karena kita juga tidak ingin bahwa Indonesia menjadi tempat persebaran Covid-19 dengan berbagai macam varian termasuk varian Omicorn. Kenapa? Satu hari (karantina) saja pasti akan berpengaruh terhadap nasib rakyat," kata Ace dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/12).

Selain soal waktu karantina yang berubah-ubah, BNPB juga perlu transparan soal karantina yang disediakan di hotel. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk karantina selama 10 hari tidak bisa dikatakan sedikit.

"Yang menjadi masalah juga kadang-kadang, jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel. Jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis," katanya.

"Banyak yang WA ke saya, ini misalnya 10 hari Rp24 juta, kan lumayan pak Rp24 juta, Rp24 juta pak 10 hari paket karantina di hotel," sambung legislator Partai Golkar ini.

Bukan aja soal besaran biaya karantina di hotel, masalah masih ditambah dengan kondisi hotel yang kerap penuh.

Untuk itu, Ace berharap, kewajiban karantina selama 10 di hotel yang sudah disediakan tidak kemudian menjadi beban hidup baru bagi masayarakat.

"Saya kira ini jangan sampai menimbulkan persepsi yang kemudian masyarakat menjadi bertanya-tanya. Walaupun secara ekonomi juga bagus untuk hidupnya hunian hotel, tapi kan buat rakyatnya jadi terjepit pak," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

UPDATE

Pemerintah China-Indonesia Bakal Bentuk Tim Percepatan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Senin, 22 April 2024 | 11:57

Tak Etis, Rapi Endorsement Jokowi ke Paslon 2 Tak Melanggar Hukum

Senin, 22 April 2024 | 11:52

Massa di Patung Kuda

Senin, 22 April 2024 | 11:47

Milisi Irak Tembak Lima Roket ke Pangkalan Militer AS di Suriah

Senin, 22 April 2024 | 11:39

Massa Aksi Tolak Hasil Pemilu Padati Monas

Senin, 22 April 2024 | 11:36

Jokowi Ingin Garuda Muda Melaju Lebih Tinggi Lagi

Senin, 22 April 2024 | 11:27

BRIN Temukan 1 Sesar Aktif Besar di IKN

Senin, 22 April 2024 | 11:27

MK: Pelanggaran Etik KPU Tak Bisa Batalkan Pencalonan Prabowo-Gibran

Senin, 22 April 2024 | 11:18

Dilaporkan ke Polda Metro, Alexander Marwata: Sepertinya Ingin KPK Gaduh

Senin, 22 April 2024 | 11:12

MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Keterpilihan Prabowo-Gibran

Senin, 22 April 2024 | 11:09

Selengkapnya