Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily/Repro

Politik

Kritik Transparansi BNPB, Komisi VIII: Wajib Karantina Jangan Picu Kecurigaan Jadi Bisnis BNPB dan Hotel

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk transparan soal aturan karantina bagi warga yang baru melakukan perjalanan luar negeri. Apalagi, karantina wajib dilakukan di tempat yang disediakan BNPB.

Hal tersebut merupakan kritik Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, yang menyoroti kebijakan karantina yang kerap berubah. Mulai dari kewajiban karantina 7 hari, 5 hari, 3 hari, dan kini menjadi 10 hari.

Ace Hasan meminta BNPB bisa menjelaskan alasan wajib karantina secara ilmiah. Menurutnya, penjelasan yang utuh soal waktu karantina yang kerap berubah, akan membuat masyarakat lebih menerima kewajiban itu.

"Karena kita juga tidak ingin bahwa Indonesia menjadi tempat persebaran Covid-19 dengan berbagai macam varian termasuk varian Omicorn. Kenapa? Satu hari (karantina) saja pasti akan berpengaruh terhadap nasib rakyat," kata Ace dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/12).

Selain soal waktu karantina yang berubah-ubah, BNPB juga perlu transparan soal karantina yang disediakan di hotel. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk karantina selama 10 hari tidak bisa dikatakan sedikit.

"Yang menjadi masalah juga kadang-kadang, jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel. Jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis," katanya.

"Banyak yang WA ke saya, ini misalnya 10 hari Rp24 juta, kan lumayan pak Rp24 juta, Rp24 juta pak 10 hari paket karantina di hotel," sambung legislator Partai Golkar ini.

Bukan aja soal besaran biaya karantina di hotel, masalah masih ditambah dengan kondisi hotel yang kerap penuh.

Untuk itu, Ace berharap, kewajiban karantina selama 10 di hotel yang sudah disediakan tidak kemudian menjadi beban hidup baru bagi masayarakat.

"Saya kira ini jangan sampai menimbulkan persepsi yang kemudian masyarakat menjadi bertanya-tanya. Walaupun secara ekonomi juga bagus untuk hidupnya hunian hotel, tapi kan buat rakyatnya jadi terjepit pak," pungkasnya.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya