Berita

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam/Net

Politik

Jadi Pemimpin G20, Jokowi Harus Bentuk Tim Kabinet Mumpuni

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 05:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ditunjuknya Indonesia sebagai pemimpin G20 seharusnya membuat Joko Widodo segera menyusun tim kabinet yang bisa mensukseskan penyelenggaraan G20.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam, mengingatkan pada Joko Widodo, sebagai Presiden tentu memiliki hak prerogratif dalam memilih pembntunya di Kabinet.

Meski demikian, Arman mengatakan, saat melakukan perombakan kabinet, Jokowi tidak boleh mendasarkan pada suka atau tidak luka. Dengan demikian, orang-orang yang dipilih membantu kerja pemerintahannya dapat maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.


Arman kemudian meminta Jokowi selalu membasiskan pada kinerja dan kepentingan masyarakat.
 
"Presiden semestinya harus didasarkan pada kinerja dan kepentingan masyarkat bukan dari dasar like or dislike sehingga the right man on the right place dapat menghasilkan pelayanan yang maksimal kepada masyarkat," demikian kata Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).

Arman mengingatkan Jokowi agar bisa bekerjasama dengan petinggi partai koalisi. Dengan begitu, para petinggi partai pendukung akan mendelegasikan kader-kader yang mumpuni dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

"Kerjasama yang apik antara presiden dan partai mendukung atau timses supaya bisa terbentuk tim pemerintahan menteri-menteri yang mumpuni dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai jenderal pelayanan kepada masyarakat," pungkas Arman.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya