Berita

Ilustrasi PAN/Net

Politik

Demi Konstituen, PAN Disarankan Minta Kepastian Jatah Kabinet ke Jokowi

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 03:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sejak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo, sampai saat ini Partai Amanat Nasional (PAN) belum mendapat jatah kursi kabinet.

Digantungnya PAN oleh Joko Widodo ini dinilai membuat posisi politiknya dilematis.

Menurut pengamat politik Iwel Sastra, PAN saat ini sedang ada dalam kondisi kikuk. Implikasinya, saat akan kritis pada pemerintah sudah terlanjur gabung koalisi.


Di sisi lain, kata Iwel, meski bersikap mendukung pemerintah tidak ada kesepakatan soal posisi di pemerintahan.

Ia berpendapat, PAN masih akan memilih sikap politik menunggu dan melihat perkembangan dinamika koalisi.

"Sepertinya hingga terjadi perombakan kabinet yang masih sulit kapan diprediksi dilakukan oleh Presiden, PAN akan lebih pada posisi "wait and see," demikian kata Iwel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).

Dalam pandangan Iwel, PAN seharusnya sudah segera meminta kepastian pada Jokowi soal posisinya di koalisi. Sebab, partai lain sudah mulai membangun konstituen utnuk kontestasi Pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

"Salah satu latar belakang seorang pemilih memilih partai politik adalah posisi partai tersebut terhadap pemerintahan. Berdasarkan data yang didapat dari pemilu ke pemilu di Indonesia jumlah pemilih mengambang cukup banyak," pungkas Iwel.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya