Berita

Presiden Joko Widodo disarankan menghentikan proyek kereta cepat Jakarta Bandung/Net

Politik

Kategori Kriminalitas Anggaran, Jokowi Harus Hentikan Proyek Ketera Cepat Jakarta Bandung

SABTU, 11 DESEMBER 2021 | 04:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Munculnya masalah sejak awal pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, seharusnya membuat Presiden Joko Widodo segera menghentikan proyek yang dikerjasamana dengan China itu.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (11/12).

Menurut Dedi, sejak dimulai pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masalah terus bermunculan. Ia mencatat, beberapa masalah itu yakni: kasus pencurian besi, pengalihan anggaran dan terbaru pembongkaran pier atau (tiang pancang) yang disebutkan karena salah koordinat.

Dedi menegaskan, banyak masalah itu cukup jadi argumentasi pemerintahan Jokowi untuk segera menghentikan proyek yang nilai lebih dari Rp 114 triliun itu.

Selain dihentikan, Dedi meminta ada audit menyeluruh terkait proyek yang belakangan akhirnya disuntik APBN senilai Rp 4,3 triliun itu.  

"Cukup alasan bagi pemerintah untuk menghentikan sementara hingga selesai audit, dan harus ada yang bertanggungjawab penuh," demikian kata Dedi.

Dalam pandangan Dedi, kasus obesitas anggaran yang berbeda dari rencana, diduga masuk kategori malladministrasi.

Ia mengatakan hal itu, masuk dalam kategori kriminalitas dalam hal kebijakan anggaran.
Dedi berpandangan, Presiden Jokowi tidak bisa membela terus menerus realiasi proyek ini. Sebab, selain menjadi beban presiden penggantinya, rute yang ditawarkan bukanlah rute produktif.

"Semestinya masuk kategori kriminalitas politik anggaran. Presiden tidak dapat terus membela diri untuk ini, teramat besar beban kepemimpinan presiden selanjutnya," pungkasnya.

Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Rebutan Pengaruh, China dan Australia Kirim Menlu ke Pafisik

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:26

Di Qatar, Din Syamsuddin Bareng 500 Tokoh Lintas Agama Bahas Fenomena Ujaran Kebencian

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:24

Rusia Ikut Mengamati Penahanan Mantan Presiden Moldova Igor Dodon, Pastikan Hak-haknya Terpenuhi

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:23

Kata Muslim, Luhut Tetap "Dipelihara" Jokowi untuk Hadapi Megawati dan PDIP

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:18

Wapres Maruf Amin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Jadi Saksi Nikah Adik Presiden Jokowi

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:58

Siaga Adang Virus Cacar Monyet, Thailand Waspadai Pelancong dari Inggris-Spanyol-Portugal

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:54

Legislator PAN: Penunjukan Perwira Aktif sebagai Pj Kepala Daerah Bertentangan dengan UU

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:52

Pernikahan Ketua MK dan Adik Presiden Jokowi Dipenuhi Pejabat Negara

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:44

30 Menit Sebelum Beraksi Pelaku Penembakan Massal di SD Texas Memposting Rencananya di Facebook

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:42

Rumah Sakit Kebakaran, 11 Bayi Baru Lahir Meninggal Dunia

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:39

Selengkapnya