Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Moldova Desak Negara Lain untuk Tidak Mengirim Pemantau untuk Proses Pemilihan Transnistria

JUMAT, 10 DESEMBER 2021 | 18:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Otoritas Moldova berharap pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 12 Desember tidak mendapat dukungan dari mana pun.  

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Daniel Voda, dalam pernyataannya bahkan mengatakan bahwa Kemenlu dan Integrasi Eropa telah meminta negara-negara lain untuk tidak mengirim pengamat untuk memantau pemilihan yang tidak sah tersebut.

"Kementerian Luar Negeri dan Integrasi Eropa telah meminta semua mitra eksternalnya melalui saluran diplomatik untuk menahan diri dari mengirim pengamat dan berpartisipasi dalam proses ilegal ini," ujar Daniel Voda dalam postingan Facebooknya, seperti dikutip dari Euro News, Jumat (10/12).


Ia menegaskan, segala bentuk partisipasi dalam proses tersebut dianggap sebagai tantangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Moldova yang merusak proses penyelesaian konflik Transnistria.

Pernyataan Voda keluar untuk menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa ilmuwan politik Rusia Natalya Narochnitskaya aka mengambil bagian dalam pemantauan pemilihan Transnistria. Sebelumnya, anggota Kamar Sipil Rusia Vladimir Zhuravlev ditolak masuk ke Moldova terkait dugaan ikut campur dalam urusan pilpres.

Pihak berwenang Transnistria mengecam langkah Chisinau itu. Menurutnya, politisi Moldova telah menutup mata terhadap kenyataan dengan mengabaikan pendapat rakyat Transnistria.  

"Upaya tersebut tidak menunjukkan apa yang disebut dengan demokrasi dan menghambat upaya untuk segera menemukan solusi akhir yang adil untuk hubungan antara Transnistria dan Moldova," kata pernyataan pihak berwenang Transnistria.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya