Tangkapan layar laporan Mata Najwa menyebut lahan Luhut Binsar Pandjaitan diduga terkena pembangunan ibukota negara di Kalimantan Timur/Repro
Nama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mencuat dalam lahan yang digunakan untuk Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Dalam video Narasi yang diunggah di Channel YouTube Mata Najwa, Kamis (9/12), nama Luhut disebut dalam perluasan lahan IKN bersama dengan adik Menhan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dan Sukanto Tanoto.
Awalnya, laporan tersebut menyebutkan sebagian kawasan IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi, mulai dari sektor kehutanan, pertanian, dan sektor pertambangan.
Untuk izin pertambangan yang ada di kawasan IKN, disebutkan jumlahnya mencapai 144 izin konsensi tambang dan beberapa wilayahnya tumpang tindih dengan konsensi kehutanan.
"Beberapa tumpang tindih dengan dua konsensi kehutanan berstatus IUP HHKHA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam) milik Hashim Djojohadikusumo lewat PT ITCI Kartika Utama dan Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN," demikian keterangan laporan
Mata Najwa dikutip redaksi, Jumat (10/12).
Isu tukar guling pun turut diulas dalam laporan tersebut untuk pembebasan lahan IKN.
Di wilayah timur IKN, luas IKN dari 180.965 hektare tahun 2019 meluas pada tahun 2020 menjadi 256.142 hektare.
"Perluasan membuat pertambangan batubara PT Kutai Energi dan perkebunan sawit milik PT Kaltim Utama I masuk ke IKN. Dua perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group, yang berafiliasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan," demikian yang disebutkan dalam laporan
Mata Najwa.
Pada Agustus 2019 lalu, Jurubicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi bahwa ada lahan di area IKN yang milik perusahaan Hashim. Hal itu ia sampaikan saat membantah adanya rumor lahan Prabowo di IKN, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Namun saat itu, Dahnil tak mengetahui secara pasti apakah lahan Hashim tersebut masuk ke dalam area IKN atau tidak.
"Yang di Penajam Paser Utara itu milik PT Arsari Grup, itu milik Pak Hashim," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa silam (27/8).
Hingga kini, redaksi masih berusaha mengonfirmasi kepada Kemenko Kemaritiman dan Investasi soal adanya nama Luhut dalam laporan
Mata Najwa tersebut.
