Berita

ilustrasi/Net

Dunia

Pimpinan Partai Komunis Rusia Minta Sistem Pemilihan Online Dihapus

JUMAT, 10 DESEMBER 2021 | 14:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Petinggi Partai Komunis Rusia Gennady Zyuganov mengajukan rancangan undang-undang yang akan menghapuskan pemungutan suara online pada Kamis (9/12) waktu setempat.

Mosi tersebut diajukan Zyuganov bersama kelompok yang dipimpinnya setelah menilai bahwa sistem pemilihan elektronik baru yang memungkinkan warga memilih secara digital telah menyebabkan masalah serius selama pemilihan parlemen yang diadakan pada September lalu.

“Langkah ini harus diambil sampai sistem pemungutan suara elektronik jarak jauh dikembangkan sepenuhnya, memungkinkan prinsip-prinsip dasar pemilihan direalisasikan pada tingkat teknis, organisasi, dan hukum,” kata pernyataan kelompok tersebut, seperti dikutip dari Russian Today, Jumat (10/12).


Anggota parlemen dari Partai Komunis berpendapat bahwa pemilihan parlemen, yang berlangsung antara 17-19 September, menunjukkan pemilihan yang diadakan secara jarak jauh dengan sitem elektronik tersebut tidak meyakinkan. Mengatakan pemungutan suara online tidak boleh digunakan lagi sampai dapat diperbaiki.

Partai Komunis sebelumnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerima hasil pemungutan suara online Moskow dalam pemilihan September, yang menjadikannya berada di posisi kedua dengan 20 persen suara, satu tingkat di bawah partai Rusia Bersatu yang saat ini berkuasa.

Rusia Bersatu, yang mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin, mempertahankan mayoritas supernya, yang memungkinkannya meloloskan reformasi konstitusi tanpa dukungan dari kelompok parlemen lainnya. Namun, beberapa tokoh oposisi menuduh Moskow mencurangi pemilihan, meskipun partai-partai anti-Kremlin memperoleh keuntungan di beberapa daerah.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya