Mahasiswa dan Pelajar Papua Minta KPK Usut 10 Kasus Korupsi di Papua

Sekelompok mahasiswa dan pelajar Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung komisi pemberantasan korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).

"Kami mahasiswa dan pelajar Papua berjumlah 50 orang bersuara dari ribuan km jauhnya sampai di gedung KPK untuk memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa masyarakat kami di ujung timur Indonesia masih terjajah oleh oligarki dan menjadi tumbal pejabat korup," ujar Yusman Nortonggo selaku Koordinator Aksi.

Yusman mengatakan, alokasi dana otonomi khusus (Otsus) sebesar 42,47 triliun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Papua untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, hanya sebuah periuk makan bagi elit-elit tuan pejabat.

"Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup. Masih banyak keluarga kami yang kelaparan, tidak bisa sekolah, dan tidak memiliki taraf hidup yang layak. Sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta di atas tulang belulang rakyat yang kelaparan," kata Yusman.

Yusman menambahkan, point kedatangan pihaknya adalah mempertanyakan soal perhelatan PON XX dimana sekitar 8000-an pekerjanya belum menerima haknya sampai hari ini.

"Tadi kami sempat masuk dan menyampaikan kedatangan kami kali ini. Alhamdulilah pihak KPK  telah menanggapi dan untuk prosesnya kami serahkan ke pihak KPK karena sudah tupoksi mereka menjawab pertanyaan kami. Sebagai mahasiswa, adalah tugas kami mengawal anak bangsa agar bisa damai dan korupsi adalah menjadi musuh bersama," katanya.

Kata Yusman, Pemerintah Pusat sudah sukses menggelar PON di Papua dan dana hampir 43 triliun itu sudah digelontorkan.

Namun realisasinya, kata dia, belum kami rasakan. Ini adalah bentuk solidaritas sebagai anak bangsa dan anak negeri tidak mau seperti itu. KPK harus usut tuntas kasus-kasus korupsi di Tanah Papua.

Menurutnya, bukan hanya soal PON saja namun masih ada 10 kasus di Papua. Kami sudah gerah dengan sikap ugal-ugalan praktik korupsi.

"Menkopolhukam sudah berbulan bulan yang lalu meminta KPK untuk mengusut 10 kasus mega korupsi di Papua, nyatanya tidak ada satupun kasus yang terungkap," pungkasnya.