Berita

Wakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Nusantara

Wapres: Korupsi Bagaikan Karat yang Gerogoti Besi-besi Pembangunan

JUMAT, 10 DESEMBER 2021 | 02:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin sebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi.

"Korupsi bagaikan karat yang menggerogoti besi-besi pembangunan," ujar Maruf Amin saat menutup rangkaian peringatan Hakordia 2021 di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang (9/12).

Tindakan korupsi kata Maruf, tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan.


"Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan, ancaman terhadap hak publik, dan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan," kata Maruf.

Sebagai bangsa yang religius dan berbudaya luhur, Maruf mengajak untuk menjadi pengingat yang kuat untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

"Dan semua agama yang dianut bangsa Indonesia, pada hakekatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk kezaliman terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan," jelas Maruf.

Maruf pun menyebut, untuk menutup celah korupsi, pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik dan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel.

"Dalam pemberian perizinan, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," terang Maruf.

Selanjutnya, tatakelola manajemen ASN kata Maruf, juga harus konsisten menerapkan meritokrasi agar menjadi profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Di samping pemerintah juga terus memperluas pemanfaatan teknologi digital melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) antara lain, e-planning, e-budgeting, e-performance, e-catalog dan e-payment serta sistem aplikasi lainnya," pungkas Maruf.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya