Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Repro

Politik

Fahri Hamzah Ngaku Pernah 'Diadili' Komunitas karena Kritik Anies

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan blak-blakan disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang mengaku pernah diadili dalam sebuah komunitas karena mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hal tersebut diakuinya terjadi tak lama setelah lengser dari kursi Wakil Ketua DPR RI di Senayan.

“Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies,” kata Fahri Hamzah dikutip dari program Pangeran di kanal YouTube Asumsi, Kamis (9/12).


Mantan politisi PKS ini tak menjelaskan secara gamblang siapa komunitas yang ia maksud. Jika hanya karena mengkritik Anies, hal itu bukan alasan yang masuk akal karena ia pernah menjadi pendukung Anies Baswedan dan bukan pendukung Joko Widodo.

Namun setelah direnungkan, Fahri berpandangan bahwa hal itu terjadi akibat politik yang ditentukan oleh massa tidak rasional. Fahri menuturkan bahwa demokrasi memiliki anomali yang luar biasa.

"Ini hanya massa mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaan yang terus-menerus. Kalau kita membiarkan politik ditentukan oleh massa tidak rasional, maka pasti kekecewaannya tidak selesai,” lanjutnya.

Di satu sisi bicara tentang ide besar, equality before the law, mayoritas, keterbukaan, hingga transparansi. Namun di sisi lain masyarakat dihadapkan dengan peristiwa yang menurut Fahri kasar, yakni mencoblos.

“Ada peristiwa yang sangat kasar, yaitu mencoblos. Kadang antara ide ini dengan itu enggak ada hubungannya. Apalagi apabila di tengahnya dipenuhi oleh rangkaian irasionalitas. Yang terpilih atau yang terjadi sebenarnya bukan politik akal, tapi politik emosi," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya