Berita

Begawan Ekonomi Rizal Ramli saat jadi narasumber dalam acara bedah buku karya Gde Siriana Yusuf/RMOL

Politik

RR Sesalkan Pemerintah Sekarang, Pandemi jadi Ladang Kesempatan dalam Kesempitan

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 21:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rasa khawatir diselimuti kecemasan rakyat Indonesia turut dirasakan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli terkait sikap pemerintah terhadap rakyat dalam hal penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Dari ribuan triliun anggaran negara digelontorkan untuk penanganan Covid-19, tapi dampaknya nihil dirasakan rakyat. Total anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 mencapai Rp 1.035 triliun.

Begitu disampaikan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli saat menjadi narasumber dalam acara bedah buku dan diskusi karya Gde Siriana berjudul "Keserakahan di Tengah Pandemi" pada Kamis (9/12).


"Saya khawatir model-model pemerintahan gini," ucap Rizal Ramli.

Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini sebetulnya tidak suka jika harus ada peristiwa Presiden diturunkan rakyatnya karena dinilai melanggar konstitusi.

Rizal Ramli lantas teringat saat Gus Dur menjadi presiden keempat RI. Kala itu, kata Rizal Ramli, Gus Dur meminta pendapatnya terkait penangkapan mantan Presiden Soeharto.

"Saya ingat Gus Dur begitu berkuasa,  "Rizal, bagaimana Pak Harto kita tangkap aja?" Saya bilang jangan, karena Jenderal yang loyal Pak Harto masih banyak, kalau kita tangkap, sebulan lagi pemerintahan jatuh, Gus Dur sama saya yang di dalem (penjara) gitu," kenang RR, sapaan Rizal Ramli sambil berkelakar.

RR menegaskan, peristiwa penangkapan petahana yang berkuasa itu bukan isapan jempol belaka. Itu, kata RR, terjadi di Mesir. Tapi itu tidak akan terjadi apabila semua kabinet diganti semua.

"Tapi pada dasarnya saya tidak suka presiden diproses dan diadili secara hukum," tegas RR lagi.

Namun demikian, RR menyatakan, semua itu tergantung situasi dan kondisi yang terjadi kekinian. Jika memang sudah terlalu jauh menyimpang dari cita-cita luhur negara, bukan tidak mungkin kepala negara diprotes dan diadili.

"Karena sudah keterlaluan, barangkali kita bikin sejarah baru. Supaya kapok, pejabat negara itu amanah! Kalau tidak ya tidak kapok-kapok," tuturnya.

"Dulu kita kritik KKN Tommy Soeharto terutama anak-anaknya, hari ini ada anak kecil anak bawang beli investasi ratusan miliar duit dari mana itu.Kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Jadi balik lagi apa yang dulu kita tidak suka karena keserakahan tanpa batas itu tadi," sambungnya.

Atas dasar itu, RR sangat menyesal jika ada pejabat negara yang memanfaatkan situasi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini untuk mendulang keuntungan pribadi dan golongannya semata.

"Justru rakyat lagi sulit pada ngambil kesempatan dalam kesempitan? Kita udah waktunya yang benar kita katakan benar, benang basah kita tegakkan tapi tidak mungkin Indonesia ini sudah super kompleks. Cara satu-satunya benang diambil ujungnya ditarik ke atas gitu ubek-ubek di bawah tidak ada gunanya jadi kita fokus aja ujungnya benang jangan salah," pungkasnya.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara bedah buku dan diskusi daring tersebut antara lain Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Pengamat Politik Rocky Gerung, Dosen Pasca FISIP UMJ Prof Siti Zuhro, dan Anggota DPD RI Tamsil Linrung, Gde Siriana, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya