Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Pakistan Tolak Undangan KTT Demokrasi AS, Gara-gara China?

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 17:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pakistan telah memutuskan untuk menolak undangan Amerika Serikat (AS) dan tidak menghadiri Summit for Democracy atau KTT untuk Demokrasi yang digelar pada 9 hingga 10 Desember 2021.

Dalam pernyataannya pada Rabu (8/12), Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pihaknya tetap berhubungan dengan AS untuk berbagai masalah, dan menyebut dapat terlibat dalam isu tersebut pada waktu yang tepat di masa depan.

"Sementara itu, Pakistan akan terus mendukung semua upaya yang ditujukan untuk memperkuat dialog, keterlibatan konstruktif, dan kerjasama internasional demi kemajuan tujuan kita bersama," kata kementerian, seperti dikutip TRT World.


Kementerian juga mengatakan, Pakistan sangat berkomitmen untuk lebih memperdalam demokrasi, memerangi korupsi, serta melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah melembagakan tujuan-tujuan tersebut, dan telah menghasilkan perkembangan positif.

Sementara itu, analis di The Atlantic Council, Uzair Younus menyebut, keputusan Pakistan untuk tidak berpartisipasi dalam KTT untuk Demokrasi yang dipimpin AS dikarenakan upaya Islamabad untuk membangun hubungan baik dengan China.

"Agar adil, ini adalah keputusan sulit bagi kepemimpinan Pakistan, yang benar-benar ingin memperdalam hubungannya dengan Amerika Serikat sambil juga menjaga hubungan strategisnya dengan China," kata Younus.

KTT untuk Demokrasi sendiri disebut telah mengundang 110 negara, dengan mengecualikan China, Rusia, Myanmar, hingga Afghanistan.

"Keputusan untuk melewatkan KTT untuk Demokrasi, bagaimanapun, adalah kesalahan yang merusak tujuan ini dan akan mempersulit Islamabad untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Washington," pungkas Younus.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya