Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Pakistan Tolak Undangan KTT Demokrasi AS, Gara-gara China?

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 17:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pakistan telah memutuskan untuk menolak undangan Amerika Serikat (AS) dan tidak menghadiri Summit for Democracy atau KTT untuk Demokrasi yang digelar pada 9 hingga 10 Desember 2021.

Dalam pernyataannya pada Rabu (8/12), Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pihaknya tetap berhubungan dengan AS untuk berbagai masalah, dan menyebut dapat terlibat dalam isu tersebut pada waktu yang tepat di masa depan.

"Sementara itu, Pakistan akan terus mendukung semua upaya yang ditujukan untuk memperkuat dialog, keterlibatan konstruktif, dan kerjasama internasional demi kemajuan tujuan kita bersama," kata kementerian, seperti dikutip TRT World.


Kementerian juga mengatakan, Pakistan sangat berkomitmen untuk lebih memperdalam demokrasi, memerangi korupsi, serta melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah melembagakan tujuan-tujuan tersebut, dan telah menghasilkan perkembangan positif.

Sementara itu, analis di The Atlantic Council, Uzair Younus menyebut, keputusan Pakistan untuk tidak berpartisipasi dalam KTT untuk Demokrasi yang dipimpin AS dikarenakan upaya Islamabad untuk membangun hubungan baik dengan China.

"Agar adil, ini adalah keputusan sulit bagi kepemimpinan Pakistan, yang benar-benar ingin memperdalam hubungannya dengan Amerika Serikat sambil juga menjaga hubungan strategisnya dengan China," kata Younus.

KTT untuk Demokrasi sendiri disebut telah mengundang 110 negara, dengan mengecualikan China, Rusia, Myanmar, hingga Afghanistan.

"Keputusan untuk melewatkan KTT untuk Demokrasi, bagaimanapun, adalah kesalahan yang merusak tujuan ini dan akan mempersulit Islamabad untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Washington," pungkas Younus.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya