Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Pakistan Tolak Undangan KTT Demokrasi AS, Gara-gara China?

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 17:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pakistan telah memutuskan untuk menolak undangan Amerika Serikat (AS) dan tidak menghadiri Summit for Democracy atau KTT untuk Demokrasi yang digelar pada 9 hingga 10 Desember 2021.

Dalam pernyataannya pada Rabu (8/12), Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pihaknya tetap berhubungan dengan AS untuk berbagai masalah, dan menyebut dapat terlibat dalam isu tersebut pada waktu yang tepat di masa depan.

"Sementara itu, Pakistan akan terus mendukung semua upaya yang ditujukan untuk memperkuat dialog, keterlibatan konstruktif, dan kerjasama internasional demi kemajuan tujuan kita bersama," kata kementerian, seperti dikutip TRT World.


Kementerian juga mengatakan, Pakistan sangat berkomitmen untuk lebih memperdalam demokrasi, memerangi korupsi, serta melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah melembagakan tujuan-tujuan tersebut, dan telah menghasilkan perkembangan positif.

Sementara itu, analis di The Atlantic Council, Uzair Younus menyebut, keputusan Pakistan untuk tidak berpartisipasi dalam KTT untuk Demokrasi yang dipimpin AS dikarenakan upaya Islamabad untuk membangun hubungan baik dengan China.

"Agar adil, ini adalah keputusan sulit bagi kepemimpinan Pakistan, yang benar-benar ingin memperdalam hubungannya dengan Amerika Serikat sambil juga menjaga hubungan strategisnya dengan China," kata Younus.

KTT untuk Demokrasi sendiri disebut telah mengundang 110 negara, dengan mengecualikan China, Rusia, Myanmar, hingga Afghanistan.

"Keputusan untuk melewatkan KTT untuk Demokrasi, bagaimanapun, adalah kesalahan yang merusak tujuan ini dan akan mempersulit Islamabad untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Washington," pungkas Younus.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya