Berita

Gambar tangkap layar video viral pembongkaran proyek Kereta Cepat Indo-China (KCIC)/Repro

Politik

Pembongkaran Tiang Pancang Kereta Cepat Bukti "Kerja Kerja Kerja" Jokowi Cuma Slogan

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 10:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembongkaran tiang pancang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menunjukkan klaim kinerja Presiden Joko Widodo selama ini tidak efisien.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah merespons pembongkaran tiang pancang atau pier proyek KCJB yang viral di media sosial, Rabu kemarin (8/12).

"Kejadian ini menegaskan jika klaim kerja kerja kerja yang digaungkan Presiden Joko Widodo tidak terbukti efisien," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (9/12).


Selain itu, aksi turun ke jalan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi untuk meninjau pembangunan juga seakan terciderai dengan insiden pembongkaran pier KCJB yang terjadi di Karawang, Jawa Barat itu.

"Aktivitas presiden yang selama ini giat turun langsung pun tak terbukti memperbaiki iklim kerja di tingkat bawah," imbuhnya.

Menurutnya, klarifikasi pihak PT Kereta Cepat Indo-China (KCIC) yang menyebut pembongkaran dilakukan lantaran pier yang dipasang tidak sesuai koordinat semakin membuktikan bahwa pembangunan tanpa perencanaan yang baik.

"Ada kesan menihilkan kajian yang presisi, ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada proyek KCIC yang memang sejauh ini banyak kritik," sesalnya.

Dedi juga menyesalkan Insiden tersebut seolah menganggap enteng anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan KCIB.

"Pembengkakan anggaran, perubahan sumber anggaran, hingga urgensi proyek secara umum, dan kini muncul keteledoran luar biasa yang tentu berdampak banyak," katanya.

Atas dasar itu, Dedi meminta pemerintah tanggung jawab atas kelalaian proyek pembangunan KCIB. Jika demikian, sudah seharusnya proyek KCIB dihentikan untuk sementara waktu hingga pertangungjawaban atas kelalaian dalam insiden tersebut dilakukan.

"Pemerintah seharusnya menghentikan proyek ini sementara waktu, lakukan audit sebelum mengalami kerugian dan persoalan lebih jauh. Dan tentu, harus ada yang bertanggung jawab atas kelalaian merugikan ini," tandasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Indonesia Siap Fasilitasi Dialog Junta dan Kelompok Etnis Myanmar

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:07

Status Tersangka Febrie Adriansyah Sempat Diralat, Yusril Harap Kejagung On The Track

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:05

Kemlu Pastikan Penutupan Bandara di Arab Saudi Tak Berdampak pada Jemaah Umrah Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:51

Prabowo Resmikan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dari Istana

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:47

Kemlu Ungkap Kondisi Terkini WNI Usai AS Kembali Menyerang Iran

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:45

Pemerintah Siapkan Pajak 0 Persen hingga 50 Tahun untuk Pengusaha

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:43

Menko PM Dorong USG Jadi Pusat Lahirnya SDM Unggul Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Imparsial Desak Perpres Nomor 66/2025 Dicabut

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Mendagri Pilih Bungkam soal Fenomena Sekolah Sepi Murid

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:22

Lionel Messi Bawa Argentina ke Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:14

Selengkapnya