Berita

Gambar tangkap layar video viral pembongkaran proyek Kereta Cepat Indo-China (KCIC)/Repro

Politik

Pembongkaran Tiang Pancang Kereta Cepat Bukti "Kerja Kerja Kerja" Jokowi Cuma Slogan

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 10:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembongkaran tiang pancang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menunjukkan klaim kinerja Presiden Joko Widodo selama ini tidak efisien.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah merespons pembongkaran tiang pancang atau pier proyek KCJB yang viral di media sosial, Rabu kemarin (8/12).

"Kejadian ini menegaskan jika klaim kerja kerja kerja yang digaungkan Presiden Joko Widodo tidak terbukti efisien," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (9/12).


Selain itu, aksi turun ke jalan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi untuk meninjau pembangunan juga seakan terciderai dengan insiden pembongkaran pier KCJB yang terjadi di Karawang, Jawa Barat itu.

"Aktivitas presiden yang selama ini giat turun langsung pun tak terbukti memperbaiki iklim kerja di tingkat bawah," imbuhnya.

Menurutnya, klarifikasi pihak PT Kereta Cepat Indo-China (KCIC) yang menyebut pembongkaran dilakukan lantaran pier yang dipasang tidak sesuai koordinat semakin membuktikan bahwa pembangunan tanpa perencanaan yang baik.

"Ada kesan menihilkan kajian yang presisi, ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada proyek KCIC yang memang sejauh ini banyak kritik," sesalnya.

Dedi juga menyesalkan Insiden tersebut seolah menganggap enteng anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan KCIB.

"Pembengkakan anggaran, perubahan sumber anggaran, hingga urgensi proyek secara umum, dan kini muncul keteledoran luar biasa yang tentu berdampak banyak," katanya.

Atas dasar itu, Dedi meminta pemerintah tanggung jawab atas kelalaian proyek pembangunan KCIB. Jika demikian, sudah seharusnya proyek KCIB dihentikan untuk sementara waktu hingga pertangungjawaban atas kelalaian dalam insiden tersebut dilakukan.

"Pemerintah seharusnya menghentikan proyek ini sementara waktu, lakukan audit sebelum mengalami kerugian dan persoalan lebih jauh. Dan tentu, harus ada yang bertanggung jawab atas kelalaian merugikan ini," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya