Berita

Gambar tangkap layar video viral pembongkaran proyek Kereta Cepat Indo-China (KCIC)/Repro

Politik

Pembongkaran Tiang Pancang Kereta Cepat Bukti "Kerja Kerja Kerja" Jokowi Cuma Slogan

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 10:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembongkaran tiang pancang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menunjukkan klaim kinerja Presiden Joko Widodo selama ini tidak efisien.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah merespons pembongkaran tiang pancang atau pier proyek KCJB yang viral di media sosial, Rabu kemarin (8/12).

"Kejadian ini menegaskan jika klaim kerja kerja kerja yang digaungkan Presiden Joko Widodo tidak terbukti efisien," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (9/12).

Selain itu, aksi turun ke jalan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi untuk meninjau pembangunan juga seakan terciderai dengan insiden pembongkaran pier KCJB yang terjadi di Karawang, Jawa Barat itu.

"Aktivitas presiden yang selama ini giat turun langsung pun tak terbukti memperbaiki iklim kerja di tingkat bawah," imbuhnya.

Menurutnya, klarifikasi pihak PT Kereta Cepat Indo-China (KCIC) yang menyebut pembongkaran dilakukan lantaran pier yang dipasang tidak sesuai koordinat semakin membuktikan bahwa pembangunan tanpa perencanaan yang baik.

"Ada kesan menihilkan kajian yang presisi, ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada proyek KCIC yang memang sejauh ini banyak kritik," sesalnya.

Dedi juga menyesalkan Insiden tersebut seolah menganggap enteng anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan KCIB.

"Pembengkakan anggaran, perubahan sumber anggaran, hingga urgensi proyek secara umum, dan kini muncul keteledoran luar biasa yang tentu berdampak banyak," katanya.

Atas dasar itu, Dedi meminta pemerintah tanggung jawab atas kelalaian proyek pembangunan KCIB. Jika demikian, sudah seharusnya proyek KCIB dihentikan untuk sementara waktu hingga pertangungjawaban atas kelalaian dalam insiden tersebut dilakukan.

"Pemerintah seharusnya menghentikan proyek ini sementara waktu, lakukan audit sebelum mengalami kerugian dan persoalan lebih jauh. Dan tentu, harus ada yang bertanggung jawab atas kelalaian merugikan ini," tandasnya.

Populer

Demo di KPK, GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono

Jumat, 20 September 2024 | 16:22

Mantan Menpora Hayono Isman Teriak Tanah Keluarganya Diserobot

Jumat, 20 September 2024 | 07:04

KPK Ngawur Sebut Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp90 Juta

Rabu, 18 September 2024 | 14:21

Kaesang Kucing-kucingan Pulang ke Indonesia Naik Singapore Airlines

Rabu, 18 September 2024 | 16:24

Fufufafa Diduga Hina Nabi Muhammad, Pegiat Medsos: Orang Ini Pikirannya Kosong

Rabu, 18 September 2024 | 14:02

Kaesang Bukan Nebeng Private Jet Gang Ye, Tapi Pinjam

Rabu, 18 September 2024 | 03:13

Diungkap Roy Suryo, Fufufafa Rajin Akses Situs Porno Lokal dan Mancanegara

Senin, 16 September 2024 | 07:44

UPDATE

Pemindahan IKN Diklaim Disetujui Rakyat, Prabowo Harus Melanjutkan

Kamis, 26 September 2024 | 23:57

Astrid Nadya Kembali Terpilih sebagai Presiden OIC Youth Indonesia

Kamis, 26 September 2024 | 23:44

Kapolri Dorong Korlantas Terus Berinovasi

Kamis, 26 September 2024 | 23:21

Pasangan RIDO Bakal Berdayakan Pensiunan ASN untuk Menghijaukan Jakarta

Kamis, 26 September 2024 | 22:47

Peserta Pilgub Sumut Agar Adu Gagasan, Bukan ‘Gas-Gasan’

Kamis, 26 September 2024 | 22:21

Punya Empat Lawan, Elektabilitas Agung-Markarius Sudah di Atas 50 Persen

Kamis, 26 September 2024 | 22:20

KPK Cekal 3 Tersangka Suap IUP Kaltim

Kamis, 26 September 2024 | 22:07

Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Dugaan Korupsi PT Angkasa Pura II Kuala Namu

Kamis, 26 September 2024 | 21:55

Lewat Hilirisasi, Jokowi Dinilai Sukses Jaga Stabilitas Ekonomi

Kamis, 26 September 2024 | 21:46

Pernah Tempati Asrama Muhammadiyah, Aktivis Ciputat Ini Kini Dilantik jadi Anggota DPRD Labura

Kamis, 26 September 2024 | 21:44

Selengkapnya