Bandingkan PKC dengan Rezim Hitler, Legislator DPP Desak Taiwan Ikut Boikot Olimpiade Beijing 2022

Sejak Amerika Serikat memutuskan sikapnya melakukan boikot diplomatik, suara-suara penentangan atas penyelenggaraan Olimpiade Beijing semakin bergema dari sejumlah negara.

Setelah Australia, kini Taiwan didorong oleh kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen dari berbagai pihak untuk bergabung dengan gerakan boikot internasional menentang penyelenggaraan Olimpiade Beijing yang akan digelar pada Februari 2022 tersebut.

Ketua Partai Progresif Demokrat (DPP), You Si-kun, dilaporkan telah menyetujui pembahasan topik tersebut bersama sejumlah perwakilan partai pada Selasa pekan depan (14/12), sementara kelompok aksi telah merencanakan protes untuk Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember mendatang.

"Karena Taiwan telah memainkan peran kunci dalam reformasi hak asasi manusia di kawasan Indo-Pasifik, orang-orang tertindas di Tibet, Xinjiang, dan Hong Kong mengawasi dengan cermat tindakan negara itu," kata Legislator independen Freddy Lim, seperti dikutip dari Taiwan News.

"Karena semakin banyak anggota komunitas internasional yang menyetujui boikot diplomatik Olimpiade, Taiwan tidak dapat berdiri di samping," tambahnya.

Legislator DPP lainnya,  Fan Yun membandingkan penindasan Partai Komunis China (PKC) dengan rezim Nazi Adolf Hitler, memperingatkan bahwa jika Taiwan tetap diam tentang Olimpiade saat ini, tidak ada yang akan membantu negara itu di masa depan.

Menurut Direktur Asosiasi Hak Asasi Manusia China (TACHR) Taiwan Yang Sen-hong, setiap mosi legislatif harus menyertakan frasa “Tidak ada hak, tidak ada permainan.”

"Taiwan harus memiliki nyali untuk menjauh, jika tidak maka akan terlihat menyerah dalam menghadapi kekerasan dan otoritarianisme dan dapat berubah menjadi anak yatim piatu internasional,” katanya.