Berita

Koordinator Front Anti Dominasi Asing Mohammad Jumhur Hidayat/RMOL

Politik

Presiden Jokowi Idealnya Bersikap Atas Protes RRC terkait Laut Natuna Utara

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintahan Republik Indonesia (RI) sudah saatnya buka suara mengenai klaim sepihak negara Republik Rakyat China (RRC) dan menuntut dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara.

Idealnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara bersuara atas protes diplomatik RRC meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak di wilayah kedaulatannya sendiri.

"Yang paling ideal tuh ya itu (Presiden Jokowi bersikap)," kata Koordinator Front Anti Dominasi Asing Mohammad Jumhur Hidayat kepada wartawan di depan Kantor Dubes RRC untuk Indonesia, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (8/12).


Menurut Jumhur, Presiden RI sudah selayaknya menunjukkan nasionalisme sejatinya ketika wilayahnya kedaulatan NKRI coba dikoyak-koyak oleh Pemerintah RRC.

Ia menyayangkan sikap Jokowi yang memilih diam seribu bahasa terkait klaim sepihak RRC terhadap Laut Natuna Utara.

"Yang gagah berani nasionalisme dibangun harusnya ditunjukkan saat ini. Makanya saya bilang nasionalisme apa? kalau pejabat pemerintah tidak bisa menyampaikan itu nasionalisme sontoloyo saya bilang," tegasnya.

"Apalagi konsep sontoloyo juga tentang nasionalisme itu," imbuh dia menegaskan.

Atas dasar itu, Aktivis Senior ini meminta pemerintah segera bersikap dan bertaubat atas sikap politiknya terhadap Pemerintah RRC selama ini.

Menurutnya, jika pemerintah bersikap, maka rakyat Indonesia pasti akan mendukung sepenuhnya.

"Kalau tidak, ini akan lebih berbahaya karena akumulasi kemarahan masyarakat terhadap RRC ini begitu kuat," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya