Menteri Sosial Tri Rismaharini/Net
Peranan PDI Perjuangan dalam pergantian posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dinilai akan menuai polemik apabila Menteri Sosial Tri Rismaharini jadi menggantikan Tito Karnavian. Sebab, cara tersebut akan membuat partai koalisi pemerintah lainnya saling berebut.
Demikian dipaparkan pengamat kebijakan publik, Asep Warlan Yusuf, yang menilai partai koalisi pemerintah akan bertanya-tanya, mengapa PDIP yang menggantikan jabatan Mendagri.
Padahal, partai lainnya pun dinilai memiliki hak yang sama dengan PDIP untuk menempati posisi tersebut.
"Ini menjadi ajang rebutan. Tapi ketika Presiden menyatakan jabatan Mendagri tidak jadi rebutan dan tidak dipolitisisasi akan lebih aman. Mestinya harus menyatakan itu. Jadi jangan sampai jadi rebutan para pimpinan elite politik yang berkoalisi," papar Asep yang juga Gurubesar Universitas Parahyangan (Unpar) itu, Selasa (7/12).
"Misalkan, saat PAN bergabung dengan pemerintah, jangan-jangan juga meminta posisi menteri. Walaupun itu agak jauh dari PAN karena belum pernah mempunyai jasa untuk pemenangan Presiden," lanjutnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Kendati begitu, dalam kondisi saat ini, jabatan Mendagri dinilai paling strategis dijabat kader PDIP. Sebelumnya, Tjahjo Kumolo yang merupakan kader PDIP yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) meninggalkan kursi Mendagri lalu digantikan dengan Tito
Tetapi, tegas Asep Warlan, jika PDIP
keukeuh menggantikan Tito dengan Risma akan menimbulkan kecemburuan partai-partai koalisi. Hal tersebut tidak akan bagus bagi Presiden Joko Widodo.
"Tapi kalau orang-orang netral yang mengisi jabatan Mendagri akan lebih aman bagi Presiden. Tidak menjadi kecemburuan partai-partai koalisi, karena posisi Mendagri sangat strategis seperti kependudukan maupun KPU. Kalau nanti memang jabatan Mendagri diisi dari PDIP akan jadi bahan gunjingan elite-elite partai," pungkasnya.
