Berita

Peta Laut Natuna Utara/Net

Politik

Di Balik Protes, China Kecewa Tak Diajak Ngebor di Natuna Utara

SELASA, 07 DESEMBER 2021 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aksi protes yang dilakukan oleh China terhadap pemerintah Indoensia atas pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Laut Natuna Utara ditengarai karena perusahaan negara tersebut tidak dilibatkan.

Begitu dikatakan anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dalam diskusi virtual RMOL World View dengan tema "Natuna Utara Punya Indonesia", Selasa (7/12).

Dijelaskan Farhan, secara prinsip protes tersebut dilayangkan karena China mengklaim batas Laut Natuna Utara sebagai wilayah mereka dengan berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dashed-line.


"China mengklaim bahwa itu daerah laut mereka dengan menggunakan nine dashed line yang kemudian mereka memprotes 'jangan drilling dong, kalau pun mau drilling harus menggunakan perusahaan Tiongkok'," ujar Farhan.

Dikatakan legislator Partai Nasdem ini, perusahaan pengeboran yang mengerjakan adalah korporasi dari Rusia dan Inggris, yaitu Harbour Energy.

"Seperti kita tahu perusahaan yang mendapatkan kontrak untuk melakukan drilling eksplorasi itu adalah perusahaan Rusia dan Inggris," katanya.

Lanjut Farhan, adapun pengeboran itu saat ini sudah selesai. Tepatnya, berlangsung sejak Januari sampai Agustus 2021.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya