Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron/Repro
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai saat ini publik seperti permisif terhadap koruptor. Karena mereka tetap memilih kepala daerah yang salah satu keluarganya pernah diproses hukum oleh KPK.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat menjadi Keynote Speech di acara rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 dalam pembukaan Rakornas Pendidikan Antikorupsi (PAK) 2021 yang disiarkan langsung di kanal YouTube KPK, Selasa pagi (7/12).
Ghufron memaparkan, sejak 2004-2021 KPK telah melakukan penangkapan seribu lebih koruptor.
"Harapannya ditangkap, ditangkap, ditangkap. Asumsinya kalau ditangkap, yang ditangkap jera. Yang lain yang tahu bahwa ada penangkapan-penangkapan harapannya takut. Tapi apakah jera, apakah takut? Faktanya tidak Pak," ujar Ghufron seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (7/12).
Ghufron lantas mencontohkan adanya penangkapan terhadap bupati dan tiga bupati pengganti secara berturut-turut yang terjadi di satu daerah.
"Itu pertama, kedua, ada bupati kena, maka (saat) pemilihan bupati lagi, siapa yang dicalonkan? Istrinya, istrinya menang pak. Anaknya maju, bapaknya bupati kena, anaknya maju menggantikan. Apakah kemudian dicaci oleh publik? Apakah kemudian tidak dipilih oleh publik? Ternyata menang. Ini menunjukkan apa, publik seperti permisif terhadap koruptor saat ini," tegas Ghufron.
Sehingga, ketika seseorang ditangkap KPK dan dijebloskan ke penjara seharusnya mengakibatkan ia dan keluarganya terhina. Akan tetapi faktanya tidak demikian.
"Faktanya masih dipilih oleh publik. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya pejabatnya yang sudah membiasakan korup, tapi publik juga pemilihnya memilih orang-orang itu bukan lagi berdasarkan yang terbaik, tapi berdasarkan amplop amplop amplop," jelas Ghufron.
"Mau pinter, mau terampil, mau berdedikasi, tidak punya amplop, tidak dipilih. Mau tidak berdedikasi, tapi amplopnya tebal, itu yang dipilih. Ini fenomenanya saat ini Pak," kata Ghufron menutup.
